YARA Minta MK Perintahkan DPRA Gelar Referendum di Aceh

YARA Minta MK Perintahkan DPRA Gelar Referendum di Aceh
Ilustrasi

BERITAKINI.CO | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin meminta Ketua Mahkamah Konsitutisi memerintahkan DPRA menggelar referendum di Aceh.

Permintaan ini dibacakannya dalam sidang lanjutan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/10/2017). Safaruddin hadir sebagai pihak terkait atas gugatan yang diajukan dua warga Aceh yang juga anggota DPRA dan DPRA secara kelembagaan.

Dihubungi usai sidang, Safaruddin mengatakan, permintaan referendum itu dia sampaikan karena sebagai pihak terkait tak sepakat dengan langkah DPRA yang mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 571 huruf (d) UU Pemilu. Seperti diketahui, dengan berlakunya pasal ini, dua pasal dalam UUPA ikut dicabut.

“Jika pun akan diajukan kami masyarakat di Aceh meminta agar DPRA menggelar referendum di Aceh meminta persetujuan seluruh masyarakat Aceh apakah mendukung atau tidak terhadap berlakunya Pasal 571 huruf (d) UU No 7 tahun 2017,” kata Safaruddin.

“Untuk itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan ketua DPRA agar melaksanakan referendum di Aceh untuk mendengar pendapat masyarakat Aceh setuju atau tidak berlakunya pasal 571 huruf (d) UU No 7 tahun 2017 tersebut.”

Selain itu, Safaruddin juga menilai bahwa kehadiran ketua DPRA sebagai Pemohon dalam perkara tersebut menunjukkan ketidak kompakan Pemerintahan di Aceh antara gubernur dan DPRA.

“Seharusnya jika memang Pemerintahan Aceh merasa dirugikan dengan berlakunya pasal a quo maka gubernur seharusnya menjadi para pihak juga dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," katanya.

“Pasal itu berbunyi, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  Aceh dan  DPRA sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.”

“Ketidak hadiran gubernur dalam perkara ini  menunjukkan secara implisit bahwa gubernur Aceh sepakat dengan berlakunya pasal 571 huruf (d), dan banyak masyarkat di Aceh juga yang mendukung berlakunya Pasal 571 huruf (d) tersebut, seperti yang kami lakukan saat ini.”

Rubrik

Komentar

Loading...