Wow! Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas, Nova Raup Insentif Non PNS Rp 100 Juta per Bulan 

Wow! Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas, Nova Raup Insentif Non PNS Rp 100 Juta per Bulan 
Nova Iriansyah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sebagai gubernur Aceh, sudah barang tentu Nova Iriansyah meraup penghasilan berlimpah. Setiap tahun, tak kurang dari Rp 80 juta yang diterima. 

Duit itu merupakan akumulasi dari gaji pokok dan aneka tunjangan resmi sebagai kepala daerah. 

Selain gaji dan tunjangan itu, Nova juga menerima penghasilan lainnya berupa insentif hasil pajak serta honor-honor dari kegiatan tim-tim yang dibentuk Pemerintah Aceh. Nilainya sebanyak Rp 498 juta lebih per tahun.

Lihat juga: Pengangkatan Stafsus, Pensus, dan Tim Kerja Gubernur Aceh Tak Punya Dasar Hukum

Tak hanya itu, sebagai kepala daerah, dia juga mendapatkan alokasi Belanja Penunjang Operasional (BPO). Pada 2020 lalu, Nova Iriansyah menghabiskan BPO senilai Rp 2,35 miliar. 

Duit ini disebut diperuntukan bagi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Tapi siapa sangka ternyata Nova juga memiliki penghasilan yang diragukan legalitasnya. 

Ini karena duit yang dia terima itu tak sepenuhnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Nilainya Rp 100 juta per bulan. Pada 2020 lalu, Nova meraup Rp 990 juta, setelah dipotong pajak dan zakat.

Hal ini diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020. LHP itu telah diserahkan kepada DPRA pada 4 Mei 2021 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO, BPK menjelaskan bahwa insentif khusus tersebut dianggarkan pada rekening honorarium non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Honorer.

Seperti diketahui, pegawai tidak tetap/honorer adalah warga negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

BPK menyebutkan bahwa Kasubdid Anggaran Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM tak mampu menunjukkan dasar hukum penganggaran insentif khusus untuk gubernur Aceh tersebut.

Dokumen yang diberikan hanya berupa surat jawaban hasil konfirmasi dari Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri tanggal 22 Januari 2020 Perihal Penjelasan Pemberian Honorarium kepada Kepala Daerah.

Komponen Penghasilan Gubernur per Tahun

 No Komponen  Realisasi 
 1 Gaji dan Tunjangan   Rp 80.014.800
 2 Penghasilan Lainnya  Rp 498.189.202
3 BPO Rp 2.359.383.888
  Jumlah Rp 2.937.587.890

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Adapun jawaban Dirjen Keuda dalam surat itu menyebutkan, kepala daerah menerima gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Komponen Gaji dan Tunjangan Gubernur per Tahun

 No Komponen  Realisasi 
Gaji Pokok  Rp 29.400.000 
2 Tunjangan Jabatan  Rp 52.920.000
Tunjangan Beras  Rp 869.040 
Tunjangan Pajak  Rp 1.351.490 
Tunjangan Askes, TJKK, TJKM  Rp 3.575.040 
Potongan-potongan  Rp 8.101.730 
  Jumlah Bersih  Rp 80.014.800 
     

 Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Selain itu, kepala daerah dinilai dapat menerima honorarium kegiatan yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan itu benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata.

Penghasilan Lainnya Gubernur

 No Jenis Penghasilan  Jumlah 
 1 Insentif Bagi Hasil Pajak  Rp 167.949.266 
Honor Forkopimda  Rp 234.000.000 
Honor Tim Terpadu Pengawasan Orman  Rp 5.100.000 
Honor Tim Terpadu Penyalahgunaan Narkoba  Rp 4.500.000 
5   Honor Tim Perencanaan Investasi  Rp 2.800.000 
Honor Tim Asistensi Evaluasi Rancangan Qanun   Rp 45.600.000
Tim Rekonsiliasi Barang Milik Aceh   Rp 3.100.000 
Tim Penelaah Rencana Kebutuhan Barang Milik Aceh  Rp 900.000 
Honor Pembaca Naskah Pidato  Rp 1.400.000
10 Honor KUR Rp 12.900.000
11 Honor TPID Rp 5.200.000
12 Honor di PUPR Rp 6.339.936
13 Honor Pengawasan Beban Kerja Rp 8.400.000
  Jumlah Rp 498.189.202

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

BPK menyatakan, surat Dirjen Keuda tersebut jelas menunjukkan bahwa gubernur menerima gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Daerah. Selain itu, gubernur dapat menerima honorarium pada kegiatan di mana gubernur berperan dan berkontribusi pada kegiatan tersebut, bukan insentif khusus yang diterima setiap bulan seperti tambahan penghasilan.

“Sehingga pemberian insentif khusus pada gubernur senilai Rp 990 juta tidak memiliki dasar hukum pembayaran yang jelas, serta tidak memperhatikan kedudukan dan keuangan kepala daerah,” tulis BPK dalam LHP tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...