Masyarakat Minta Cabut HGU PT Tegas Nusantara yang Ditelantarkan, Begini Kata Komisi I DPRA

Masyarakat Minta Cabut HGU PT Tegas Nusantara yang Ditelantarkan, Begini Kata Komisi I DPRA
Ketua Komisi I DPRA Tgk M Yunus (kiri) didampingi anggota Komisi I DPRA Azhar Abdurahman

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pimpinan Komisi I DPRA menerima kunjungan perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur.

Mereka meminta agar izin HGU PT Tegas Nusantara dicabut karena dianggap kian meresahkan masyarakat.

Pasalnya, PT Tegas Nusantara diklaim telah menyerobot tanah yang sudah sejak zaman penjajahan Belanda dikuasai masyarakat.

Menanggapi laporan itu, Ketua Komisi I DPRA Tgk M Yunus mengatakan, permasalahan HGU tidak hanya terjadi di Aceh Timur. Tapi hampir di seluruh kabupaten/kota lainnya di Aceh. 

"Ini sebenarnya bukan wewenang kita untuk mencabut izin HGU tersebut, namun sebagai wakil rakyat kita akan sampaikan aspirasi mereka ke pemerintah. Mungkin nanti kita musyawarahkan lagi lah," kata M Yunus, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, persoalan HGU adalah porsi pemerintah pusat. Sehingga bupati dan gubernur pun tidak bisa mengambil keputusan apapun.

Sebagaimana disampaikan Geuchik Gampong Bunin, Kecamatan Serbajadi, Mustakirun, lahan HGU PT Tegas Nusantara sudah hampir lima tahun terlantar.

Artinya, tidak ada kegiatan perkebunan di areal yang diklaim HGU milik perusahaan tersebut.

Oleh sebab itu, M Yunus berharap dengan lahir Qanun Aceh Tentang Pertanahan nantinya, HGU yang tidak diurus atau ditelantarkan bisa diambil alih pemerintah kabupaten/kota.

"Karena di situ ada satu pasal yang bunyinya, apabila selama lima tahun setelah ada izin HGU tidak diurus, pemerintah daerah wajib mencampurinya," katanya. | Rio Syahrany

Komentar

Loading...