Warga Melahirkan di Jalan Samarkilang, Komisi D DPRK Masih Rencanakan Panggil Dinkes Bener Meriah

Warga Melahirkan di Jalan Samarkilang, Komisi D DPRK Masih Rencanakan Panggil Dinkes Bener Meriah
Warga Bener Meriah melahirkan di pinggir jalan Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama

BERITAKINI.CO, Redelong | Komisi D DPRK Bener Meriah masih akan merencanakan untuk memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dalam waktu dekat.

Pemanggilan berkaitan dengan fenomena seorang warga yang melahirkan di pinggir jalan Samarkilang, Kecamatan Syiah Utama, pada Kamis, 29 Oktober 2020 lalu.

“Kita akan panggil dinas terkait, termasuk kepala Puskesmas Samarkilang, setelah kita turun ke lapangan. Besok kita akan koordinasi dulu dengan ketua DPRK Bener Meriah,” ujar Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah, Sapri Gumara, Minggu (1/11/2020).

Menurut Sapri, fenomena warga melahirkan di pinggir jalana adalah suatu hal yang benar-benar miris, terutama karena Samarkilang memiliki puskesmas.

"Sangat menyayangkan jika puskesmas setempat saat itu dalam keadaan kosong," katanya.

“Intinya kita akan turun ke lapangan dulu, jika memang itu benar, puskesmas setempat harus bertanggungjawab.”

Sementara Komisi D DPRK masih merencakan akan memanggil dinas terkait, Direktur Ramung Institute Waladan Yoga justru menyarankan legislatif menggunakan hak konstitusionalnya untuk mempertanyakan ihwal kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang kesehatan selama ini. Yoga meminta legislatif menggunakan hak interpelasinya.

Apalagi, Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh, kata Yoga, adalah anggota dewan yang terpilih dari dapil Samarkilang.

“Kita sangat mengetahui Muhammad Saleh sebagai ketua DPRK yang merupakan dewan daerah pemilihan Samarkilang, ini momentum yang sangat baik bagi beliau untuk menggunakan hak interpelasi. Ini juga bagian dari ujian kepada beliau ingin membela warganya atau tidak sama sekali,” kata Yoga.

Dikatakan, pihaknya juga tidak sepakat jika persoalan yang begitu menyita perhatian publik, disederhanakan hanya dengan memanggil dinas kesehatan.

“Biasanya setelah dipanggil lalu didengar keterangan kadis dan jajarannya, lalu mau diapain? DPRK jangan sampai kesannya hanya sebagai juru bicara pemerintah,” ujar Waladan Yoga.

“Hak interpelasi adalah jawaban dari persoalan yang ada saat ini, jika terus terusan DPRK hanya memanggil kadis dan kemudian di dengar keterangannya, ini kesannya kegiatan tersebut mirip kegiatan arisan, setelah itu pulang lalu tidak ada hasil atau keputusan mengikat.”

Rubrik

Komentar

Loading...