WALHI Aceh: Jika Direktur Dua Perkasa Lestari Jadi Bupati, Kawasan Hutan Abdya Terancam

WALHI Aceh: Jika Direktur Dua Perkasa Lestari Jadi Bupati, Kawasan Hutan Abdya Terancam
Direktur WALHI Aceh sedang berbicara saat konferensi pers di LBH Aceh (BERITAKINI.CO)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai, jika Direktur PT Dua Perkasa Lestari, Said Syamsul Bahri terpilih sebagai kepala daerah, akan berbahaya bagi kelangsungan hutan dan lahan di Abdya.

Said Syamsul yang saat ini tercatat sebagai kandidat bupati Abdya itu dinilai memiliki track record yang buruk di bidang lingkungan.

Hal itu menyusul adanya laporan terhadap sengketa lahan warga Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Abdya dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perekebunan Kelapa Sawit PT Dua Perkasa Lestari. 

WALHI Aceh menilai, seorang pemimpin haruslah memiliki perspektif lingkungan yang baik.

“Kalau direktur PT Dua Perkasa Lestari terpilih sebagai bupati Abdya ini berbahaya bagi kelangsungan lingkungan dan lahan, keselamatan kawasan hutan di Abdya,” kata Direktur Walhi Aceh M Nur menjawab wartawan saat menggelar konferensi pers di kantor LBH Aceh, Pango, Banda Aceh, Kamis (19/1/2017).

Dari 10 kontestan di Abdya, kata M Nur, Said Syamsul Bahri memiliki kualifikasi buruk untuk urusan lingkungan ini. "Itu jika dihubungkan secara politik," katanya.

Lantas, kenapa baru sekarang disampaikan ke publik?

"Karena ada laporan masyarakat yang masuk ke WALHI Aceh dan LBH Aceh terhadap sengketa lahan PT tersebut dengan masyarakat setempat yang sudah berlangsung cukup lama."

“Jadi tidak ada urusan bahwa ini tahun politik atau tidak, karena itu tidak begitu penting bagi WALHI. Bagi kami selama ada laporan maka akan diproses, apalagi ini adalah perkara serius terkait isu lingkungan."

M Nur mengungkapkan ihwal berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa tersebut, karena semua sistem yang ada tidak bekerja dalam menyelesaikan persoalan. Apalagi, katanya, saat sengketa terjadi, Said Syamsul sedang menjabat sebagai ketua DPRK Abdya.

M Nur menilai, faktor kekuasaan tersebut salah satu yang mempengaruhi berlarutnya proses penyelesaian tersebut. Sekaligus membuktikan bahwa kekuasaan sangat berpengaruh pada proses.

Foto Harian Andalas

“Hari ini beliau adalah calon, bayangkan ketika beliau berkuasa dalam level anggaran (bupati) dan sebagainya, maka kasus ini pasti akan lenyap, begitupun orang-orang yang melaporkan kasus ini, bukan tak mungkin akan mengalami ancaman dan intimidasi di masa yang akan datang,” katanya.

Sementara itu Direktur PT Dua Perkasa Lestari, Said Samsul Bahri membantah tudingan bahwa dirinya adalah orang yang tidak peduli lingkungan.

“Itukan usaha dan juga untuk melindungi masyarakat setempat. Jangan sepihak itukan sudah masuk ranah politik. Disanakan ada juga pembinaan masyarakat, disana juga tidak sembarangan karena itukan HGU dan disana kan investasi untuk membuka lapangan kerja dan jangan begitulah inikan sudah melenceng, dan sangat merugikan saya,” katanya saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Kamis (19/1/2017) siang.

Said mengaku sesungguhnya tak ada sengketa lahan dengan masyarakat seperti yang diberitakan tersebut. Namun, jikapun ada sengketa, seharusnya dibawa ke jalur hukum. "Karena ini negara hukum bukan negara pengadilan kaki lima," katanya.

Said menilai WALHI adalah lembaga yang baik, namun handaknya tidak membuat pernyataan yang merugikan pihak lain.

Menurut Said, sejauh ini Abdya bukanlah daerah tujuan investasi. Itulah sebabnya, dia berupaya untuk menghidupkan sektor investasi tersebut untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Perusahaan kelapa sawit miliknya, kata Said, adalah tempat sejumlah masyarakat menggantungkan hidup. Jika investasi kerap dihalangi, kata Said, maka akan menimbulkan preseden buruk di dunia usaha yang dampaknya bisa merugikan Abdya.

"Kalau itu yang dilakukan siapa yang akan datang ke Abdya ini," katanya.

Selain itu, kata Said, dia juga merasa aneh. Di Abdya, kata dia, ada ratusan hektar yang tidak memiliki izin dan tidak bayar pajak, namun mengapa tak pernah dipersoalkan.

Sedangkan dirinya hanya pemegang HGU atas tanah negara.  “Mereka yang ratusan hektar tanah tidak bayar pajak, kenapa tidak itu yang dipersoalkan,” katanya.(*)

Komentar

Loading...