Wacana Perpanjangan Operasional Bank Konvensional, Begini Kata Ketua Komisi VI DPRA

Wacana Perpanjangan Operasional Bank Konvensional, Begini Kata Ketua Komisi VI DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi VI DPRA Irawan Abdullah menilai aneh isu Pemerintah Aceh hendak merevisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Menurut Irawan, Pemerintah Aceh harusnya serius menjalankan Qanun LKS yang telah disahkan pada 31 Desember 2018 lalu tersebut.

Di mana berdasarkan qanun tersebut, pada 2022 mendatang, semua lembaga keuangan di Aceh sudah harus menerapkan sistem syariah.

Bukan justru sebaliknya, berupaya memperpanjangan operasional bank konvensional hingga 4 Januari 2026.

"Padahal Qanun Tentang LKS merupakan semangat bersama Pemerintah Aceh dengan DPRA yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan Syariat Islam secara kafah," katanya, Kamis (23/12/2020).

Seharusnya, kata Irawan, apa yang sudah ditetapkan harus dijalankan terlebih dahulu satu sampai dua tahun agar dapat melihat kekurangan qanun tersebut.

"Apabila lebih banyak ditemukan mudharatnya baru kita evaluasi, ini belum dijalankan saja sudah minta evaluasi," katanya.

Terlebih, kata Irawan, saat ini bank-bank konvensional sudah secara perlahan meninggalkan Aceh, dan memberikan tongkat estapetnya ke anak usaha syariahnya untuk beroperasi di Tanah Rencong.

"Bahkan aset dan sistem hingga SDM-nya juga telah diserahhkan ke usaha syariahnya. Kenapa tiba-tiba muncul isu Pemerintah Aceh meminta perpanjangan penerapan konvensional," katanya.

Lihat juga: Gubernur Aceh Minta Operasional Bank Konvensional Diperpanjang Hingga 2026, Ini Alasannya

Menurut Irawan, pembentukan Qanun LKS telah melalui berbagai fase hingga sampai pada tahap kesepakatan semua pihak di Aceh, tak kecuali pengusaha.

"Mereka (pelaku usaha) juga telah sepakat penerapan Qanun LKS tersebut pada saat RDPU, sebelum qanun ini disahkan," katanya.

“Karena itu, agak aneh jika qanun yang sudah ditetapkan dua lalu tahun itu, baru sekarang diperdebatkan lagi, dulu saat RDPU kenapa tidak disampaikan.”

Menurut Irawan, terlalu dini untuk menyatakan Qanun LKS tersebut memiliki kekurangan. Padahal pelaksanaannya juga belum maksimal dan baru dimulai.

“Seharusnya untuk melihat kekurangan yang ada, qanun tersebut harus dijalankan terlebih dahulu,” kata Irawan.

Dia pun meminta Pemerintah Aceh untuk tetap menjalankan qanun tersebut.

"Kalaupun ada desakan dari pengusaha tetap ditampung supaya tidak menghilangkan semangat para stakeholder yang menjalankan Qanun LKS tersebut," kata Irawan.

Sebab, kata Irawan, Qanun LKS ini merupakan amanah UUPA sehingga harus lebih diutamakan dalam pelaksanaannya.

"Jangan hilangkan semangat ruh Qanun LKS yang ada, apalagi mementingkan desakan para pengusaha," katanya. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...