Wacana Memekarkan Provinsi Aceh, Tagore: Jangan Lagi Membuat Perjuangan dari Nol

Wacana Memekarkan Provinsi Aceh, Tagore: Jangan Lagi Membuat Perjuangan dari Nol
Tagore Abu Bakar

BERITAKINI.CO, Redelong | Wacana pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) baru-baru ini kembali mencuat di wilayah tengah Provinsi Aceh.

Mencuatnya wacana itu setelah Bupati Gayo Lues Muhammad Amru, pada 18 September 2020 lalu melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi kepala daerah di Kabupeten setempat.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Bener Meriah Haili Yoga, Asisten II Aceh Tengah Harun Manzola dan turut hadir anggota DPRK Aceh Tengah Zihar Firdaus dan Abadi Ayus.

Begitu juga dihadiri mantan Sekda Gayo Lues Ramli S dan penyusun buku pintar Iwan Gayo.

Mereka kembali menggelorakan pembentukan pemekaran provinsi baru yang sempat vakum empat tahun lalu.

Beberapa kalangan baik LSM, hingga Bupati Bener Meriah Sarkawi pun muncul mengeluarkan pernyataan.

“Provinsi ALA adalah keniscayaan sejarah, Insya Allah akan terwujud, hanya menunggu waktunya saja. Kita hari ini memperjuangkan Provinsi ALA agar anak cucu kita di wilayah tengah dapat lebih bermartabat dan maju,” kata Sarkawi, Jumat.  21 September 2020 lalu.

Bahkan ia sempat menyatakan untuk siap menjadi ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (KP3ALA), “Saya siap mengambil bagian untuk perjuangan Provinsi ALA,” ujarnya.

Namun berbeda dengan mantan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar. Ia mengatakan dari 15 tahun berjuang, hari ini masih berteriak melahirkan Provinsi ALA, seoalah-olah perjuangan tersebut belum pernah dimulai.

“Saya sangat mengapresiasi semangat mereka. Tapi kali ini saya ingin meluruskan apa yang mereka maksud,” kata mantan Anggota DPR RI ini kepada awak media di kediamannya, Rabu, 22 September 2020.

Dikatakan, Komisi II DPR RI pada 26 Februari 2016 lalu telah mengesahkan rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Grand Design Besar Penataan Daerah 2016-2017.

“Dalam rancangan tersebut, Komisi II DPR-RI beserta DPD sudah menyepakati Provinsi Aceh menjadi dua, demi kepentingan strategis nasional,” kata mantan Bupati Bener Meriah ini.

Menurutnya rancangan tersebut hanya tinggal menunggu ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi untuk dibuat menjadi sebuah aturan.

“Nah, ketika itu sudah ditandatangani, baru ditentukan nama daerah yang dimekarkan. Kalau nama daerah itu tergantung kesepakatan bersama di daerah itu sendiri,” sebut Tagore.

Menurutnya, upaya yang harus dilakukan sekarang adalah mendesak Presiden Jokowi untuk menandatangi racangan grand design tersebut.

“Jangan lagi membuat perjuangan ini dari nol. Kumpulkan para tokoh-tokoh, datangi pak Jokowi dan Kemndagri secara baik-baik untuk mewujudkan perjuangan yang sudah disepakati,” jelasnya.

Selain itu, upaya pemekaran provinsi juga pernah berhenti lantaran karena adanya moratorium dari pemerintah pusat.

Menurut Tagore, dalam undang-undang tidak ada moratorium pemekaran wilayah, karena pertimbangan keuangan negara.

“Sangat perlu diketahui, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin melepaskan wilayah tengah menjadi provinsi baru,” katanya.

Selain itu, dalam isi draf rancangan ditunjukan, Komisi II DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada 26 Februari 2016 lalu.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dihadiri 24 anggota komisi.

“Saya juga mendesak Pak Jokowi untuk menandatangani rancangan yang sudah disahkan oleh Komisi II DPR RI.” Tutupnhya. | Eri Tanara

Rubrik

Komentar

Loading...