UU Baru Membuat Putin Kebal Hukum Seumur Hidup

UU Baru Membuat Putin Kebal Hukum Seumur Hidup

BERITAKINI.CO, Moskow | Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang akan memberikan kekebalan hukum seumur hidup kepada mantan presiden Rusia begitu mereka meninggalkan jabatannya.

Undang-undang tersebut ialah bagian dari amendemen konstitusi yang disetujui musim panas ini dalam pemungutan suara nasional yang memungkinkan Putin, 68, untuk tetap menjadi presiden hingga 2036.

Dalam RUU tersebut, yang diterbitkan secara daring kemarin, mantan presiden dan keluarga mereka akan diberi kekebalan dari penuntutan atas kejahatan yang dilakukan selama hidup mereka.

Mereka juga akan dibebaskan dari interogasi oleh polisi atau penyidik, serta penggeledahan atau penangkapan.

Sebelum RUU tersebut menjadi undangundang, mantan presiden hanya kebal dari penuntutan untuk kejahatan yang dilakukan saat menjabat.

Sekarang, mantan presiden masih bisa dicabut kekebalannya jika dituduh melakukan makar atau kejahatan berat lainnya dan dakwaan tersebut dikonfirmasikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Namun, undang-undang yang ditandatangani Putin tersebut juga akan memberikan mantan presiden kursi seumur hidup di Dewan Federasi atau senat, posisi yang menjamin kekebalan dari penuntutan setelah meninggalkan kursi kepresidenan.

Bulan lalu, RUU yang tertunda tersebut memicu desas-desus bahwa pemimpin Rusia itu berencana untuk mundur karena kesehatan yang buruk. Namun, klaim tersebut dibantah Kremlin.

Kasus Oposisi

DPR Rusia kemarin meluluskan undangundang tentang rahasia militer. Itu muncul sehari setelah tokoh oposisi, Alexei Navalny, mengatakan telah menelepon seorang aparat keamanan dan mengecohnya agar mau membocorkan rahasia soal keterlibatan Badan Keamanan Federal dalam percobaan pembunuhan terhadap Navalny Agustus lalu.

Navalny mengatakan berhasil mengakses nomor telepon aparat itu dari beberapa catatan perjalanan. Dia lalu menyebarkan alamat dan nomor telepon aparat itu. Tindakannya akan menjadi hal ilegal berdasarkan undangundang yang baru.

Rubrik
Sumber
mediaindonesia.com, afp.com

Komentar

Loading...