Usulan Program DOKA 2021 Tak Dibahas dengan Legislatif, 11 Anggota DPRK Aceh Singkil Khawatir Ada Penumpang Gelap

Usulan Program DOKA 2021 Tak Dibahas dengan Legislatif, 11 Anggota DPRK Aceh Singkil Khawatir Ada Penumpang Gelap
11 Anggota DPRK Aceh Singkil menolak seluruh usulan program DOKA yang diajukan Pemkab Aceh Singkil ke Pemerintah Aceh

BERITAKINI.CO, Singkil | Sedikitnya 11 anggota DPRK Aceh Singkil bereaksi lantaran menilai legislatif tak dilibatkan dalam pembahasan program-program yang bakal dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2021 kabupaten tersebut.

Mereka pun telah melambung ke Plt Gubernur Aceh dan menyampaikan penolakan atas seluruh usulan program yang diajukan Pemerintah Aceh Singkil ke Pemerintah Aceh tersebut.

"Kita kaget ternyata usulan program tahun 2021 sudah sampai ke provinsi, sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRK Aceh Singkil," kata anggota DPRK Aceh Singkil Al-Hidayat dalam konferensi pers, Senin malam, 22 Juni 2020.

Konferensi pers situ juga dihadiri 10 anggota DPRK Aceh Singkil yang menolak usulan program DOKA tersebut.

Mereka masing-masing, Fairuz Akhyar (Demokrat), Ahmad Fadhli (NasDem), Sahman (NasDem), Aminullah Sagala (PA), Lesdin Tumangger (Hanura), Erpan Suri Limbong (Gerindra), Hj Asmawati (Demokrat), Amran Sidik (PNA), H Bainuddin Ondo (Gerindra), dan Safriadi Manik (PNA).

Padahal, kata Hidayat, pembahasan bersama tentang usulan program DOKA 2021 itu dijadwalkan akan dilakukan pada minggu ke empat Januari 2020.

Namun hingga Juni 2020, kata dia, tidak juga dibahas.

Lihat: Sejumlah Anggota DPRK Aceh Singkil Tolak Usulan Program DOKA 2021, Bupati: Kita Tunggu Jawaban Plt Gubernur

“Tiba-tiba kami mengetahui ternyata sudah diusulkan ke provinsi. Karenanya kami 11 orang berangkat ke Banda Aceh menggunakan dana pribadi untuk melaporkan kepada Plt gubernur dan pimpinan DPRA bahwa kami menolak usulan program DOKA tahun 2021 itu,” katanya.

Penolakan ini, lanjut Hidayat, dilakukan agar ke depan proses penentuan atau usulan program DOKA tersebut dijalankan sesuai mekanisme yang ada.

Terutama merujuk pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaaan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 11A ayat 2 qanun tersebut, kata Hidayat, disebutkan bahwa usulan program dan kegiatan DOKA disampaikan kepada gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK.

Selain itu, kata dia, penolakan dilakukan karena adanya kekhawatiran usulan program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sehingga mengabaikan usulan program yang dihimpun dari bawah yakni musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten.

“Dengan proses usulan program yang tidak benar, wajib kita duga ada penumpang-penumpang gelap yang kita curigai akan mengambil keuntungan dari proyek-proyek tersebut nantinya,” katanya.

Hidayat menegaskan bahwa apa yang dilakukan 11 anggota dewan tersebut tidak untuk membuat kisruh antara eksikutif dan legislatif.

“ Namun kita ingin agar proses usulan program itu diperbaiki, dan dijalankan sebagaimana mestinya,” katanya.

“Alhamdulillah, saat ini pimpinan dan anggota DPRK Aceh Singkil sepakat bahwa usulan itu akan kita bahas bersama kembali sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan masih ada ruang diberikan bapak gubernur Aceh."

Rubrik

Komentar

Loading...