Tolak Pengadaan Mobil Bupati, DPRK Aceh Barat Setuju Beli Kendaraan Dinas Dandim

Tolak Pengadaan Mobil Bupati, DPRK Aceh Barat Setuju Beli Kendaraan Dinas Dandim

BERITAKINI.CO, Meulaboh | Eksekutif-legislatif Aceh Barat telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Perubahan 2018, Rabu (19/9/2018).

Eksekutif-legislatif mencapai titik temu setelah beberapa kebijakan belanja Pemerintah Aceh Barat dikoreksi dan disepakati bersama.

Seperti halnya rencana pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati, dan sejumlah pejabat Aceh Barat senilai Rp 6,7 miliar. Kebijakan ini ditolak karena dinilai tidak begitu prioritas.

Namun rencana pengadaan mobil dinas bupati dan sejumlah pejabat tersebut bukanlah satu-satu usulan pengadaan kendaraan pada anggaran perubahan 2018 ini.

Selain itu, Pemerintah Aceh Barat ternyata juga mengusulkan pembelian kendaraan dinas untuk komandan kodim setempat.

Beda halnya dengan rencana pembelian mobil dinas bupati yang ditolak, DPRK menyetujui rencana pembelian kendaraan dinas dandim itu dengan APBK Perubahan 2018 ini.

Baca: Eksekutif-Legislatif Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2018, Mobil Dinas Bupati Aceh Barat Batal Dibeli

"Jadi hanya usulan mobil dinas dandim yang diterima," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Usman pada wartawan usai penandatangani nota kesepakatan bersama KUA PPAS Perubahan 2018.

Dikonfirmasi ulang, Usman mengatakan, pembelian tersebut masuk dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelumnya, kata Usman, Pemkab Aceh Barat juga telah membeli mobil dinas untuk Polres Aceh Barat.

"Jadi kita juga harus mempertimbangkan keadilan," katanya.

Untuk nilai yang dialokasikan, Usman mengaku tidak mengingat persis.

"Sekitar Rp 350 juta kalau tidak salah," katanya. | AIDIL

Komentar

Loading...