Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Duduki Gedung DPRK Pidie

Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Duduki Gedung DPRK Pidie

BERITAKINI.CO, Sigli | Seratusan massa dari aliansi mahasiswa dan pemuda Pidie melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam aksi itu, massa mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Sempat berorasi di depan gedung DPRK, massa yang ikut didukung Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bergerak masuk ke gedung DPRK Pidie dan menduduki ruang paripurna DPRK Pidie.

Ketua HMI Pidie Mahzal Abdullah menyampaikan bahwa undang-undang dalam Omnibus Law sama sekali tidak memihak kepada masyarakat, malah membuat masyarakat semakit terjepit.

"Kami mendesak presiden dan DPR menghapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut," ucap Mahzal dalam orasinya.

Perwakilan KSPI, Syarifuddin yang ikut gabung dalam aksi itu meminta DPRK menggunakan undang-undang khususan Aceh untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pihaknya juga meminta legislatif di Aceh untuk memperkuat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kerja yang selama ini tidak pernah dijalankan pemerintah.

Qanun turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh harusnya menjadi benteng bagi masyarakat Aceh untuk melindungi masyarakat jika tetap bersikukup memberlakukan Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

"Jika Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Terja tidak diperkuat Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku di Aceh," ujarnya.

Rubrik

Komentar

Loading...