Tolak Omnibus Law, DPRK Bener Meriah Surati Presiden

Tolak Omnibus Law, DPRK Bener Meriah Surati Presiden
Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh

BERITAKINI.CO, Redelong | DPRK Bener telah menyurati Presiden Jokowi terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Surat tersebut dilayangkan atas desakan ratusan Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak (AMGB) yang melakukan aksi demo pada 13 Oktober 2020 lalu.

“Surat tersebut hari ini sudah kita kirim langsung ke Presiden. Intinya kita menolak jika ada undang-undang yang merugikan rakyat,” kata Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh, Kamis (15/10/2020).

Dikatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima isi salinan Omnibus Law yang telah disahkan pemerintah dan DPR RI tersebut.

“Jadi kami belum mengetahui isi undang-undang teresebut. Intinya, jika memang ada sebagian isi undang-undang tersebut merugikan rakyat, kami menolak,” ujarnya.

Sementara itu, isi surat yang dilayangkan ke Presiden dengan Nomor 170/164/DPRK itu di antaranya, menyampaikan aspirasi yang menjadi tututan AMGB tentang penolakan terhadap UU Omnibus Law.

“Kalau tuntutannya sudah kita lampirkan, terkait petisi yang kami tanda-tangani usai demo kemarin. Yang jelasnya petisi itu sudah kami lampirkan dalam surat,” kata Muhammad Saleh.

Lihat: Massa Aliansi Gayo Bergerak Beri Waktu Dua Hari Dewan Surati DPP Partainya Tolak Omnibus Law

Selain itu, terkait tuntutan AMGB yang mendesak anggota DPRK menyurati masing-masing DPP partai masing-masing untuk menolak Omnibus Law, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan ketua DPD II.

“Kami kan anggota partai, jadi kami harus konsultasi dulu dengan ketua partai. Selain itu, kita berharap kepada masyarakat, setelah kita kirim surat ke Presiden kita tunggu saja hasilnya, bahkan desakan ini bukan kita saja, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...