Tolak Hasil Muswil, Nurul Alam Ditetapkan Sebagai Ketua DPW PA Aceh Tamiang

Tolak Hasil Muswil, Nurul Alam Ditetapkan Sebagai Ketua DPW PA Aceh Tamiang

BERITAKINI.CO, Kuala Simpang | Sengketa Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Aceh Tamiang seperti belum mereda.

Jika pada muswil yang digelar 28 Maret 2020 lalu kandidat M Helmi terpilih secara aklamasi, kini giliran kandidat Nurul Alam yang ditetapkan sebagai ketua DPW PA Aceh Tamiang.

Penetapan Nurul Alam tersebut berdasarkan hasil rapat musyawarah yang dilaksanakan di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Tokoh Pendiri Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Teuming, Tengku Mustafa Kamal, Jumat (03/4/2020).

Dalam musyawarah itu tampak dihadiri kurang lebih 55 peserta, masing-masing dari Dewan Pimpinan Sagoe (DPS), para kombatan, dan Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Teuming.

Pembacakan keputusan itu dilakukan oleh PJ Ketua DPW-PA Aceh Tamiang Budi Satria (Wapang Sumatera) dan menetapkan Nurul Alam sebagai Ketua DPW-PA Aceh Tamiang periode 2020-2025.

Lihat juga: Muswil PA Aceh Tamiang Disebut Tak Sah, Begini Kata Ketua OC

"Jadi mufakat kita hari ini harus berani menetapkan Nurul Alam sebagai ketua DPW-PA Aceh Tamiang periode 2020-2025," kata Budi Satria kepada peserta musyawarah.

"Kami setujui Nurul Alam sebagai Ketua DPW-PA Aceh Tamiang periode 2020 - 2025," sambut peserta yang hadir.

Pendiri Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Teuming, Tengku Mustafa Kamal mengatakan, pelaksanaan musyawarah ini terpaksa harus dilakukan, sebab dia menganggap Muswil DPW PA Aceh Tamiang pada 28 Maret 2020 lalu tidak sah dan tidak sesuai AD/ART.

"Yang namanya muswil tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan AD/RT partai, dan dilaksanakan secara transparan," katanya.

Menurut mantan kombatan eks Libya itu, muswil yang berlansung itu memperlihatkan jelas keberpihaknya panitia pelaksana kepada salah satu kandidat.

"Aturan (AD/ART) mana yang menyatakan Nurul Alam sebagai kandidat ketua DPW-PA tidak memenuhi syarat (TMS). Jelas-jelas dalam AD/ART tidak diatur kandidat harus mendapatkan rekomendasi dari Panglima Daerah (KPA)," tegas Tengku Mustafa Kamal.

Sementara Budi Satria juga menyatakan bahwa Muswil DPW-PA versi Ketua Panitia Pelaksana Helan Yusran, cacat hukum dan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

"Muswil itu harus dilaksanakan secara demokrasi bukan keberpihakan panitia dengan menempuh jalur aklamasi. Ini jelas melanggar AD/ART Partai," tegas Budi Satria.

Budi Satria menambahkan dalam kegiatan muswil segala keputusan harus ditetapkan oleh Steering Committee (Panitia Pengarah), bukan ditetapkan oleh Organizing Committee (Panitai Pelaksana).

"Ini cacat hukum, jadi kita harus berani menolak hasil Muswil DPW-PA yang memberikan suara secara aklamasi untuk Helmi," katanya

Budi mengungkapkan bahwa dalam hal ini dirinya bukan tidak menerima Helmi sebagai ketua DPW-PA. Hanya saja Budi menilai cara yang dilakukan oleh panitia pada saat itu sangat bertentangan dengan AD/ART.

Rubrik

Komentar

Loading...