Tolak Ganti Rugi, Pemilik Minta Pemkab Nagan Raya Naikkan Harga Tanah di Lokasi Perkantoran

Tolak Ganti Rugi, Pemilik Minta Pemkab Nagan Raya Naikkan Harga Tanah di Lokasi Perkantoran
Sekretaris Daerah (Sekda) Nagan Raya, TR Jauhari dan pemilik tanah meninjau lokasi tanah yang belum tuntas pembayaran ganti rugi di komplek perkantoran Suka Makmue, Rabu (24/10/2018).(BERITAKINI.CO | ZULFIKAR)

BERITAKINI.CO, Suka Makmue | Puluhan warga dari empat gampong di Kecamatan Suka Makmur, yang tanahnya terkena pembangunan pusat perkantoran pemerintah Nagan Raya menolak melepas tanahnya dengan harga yang ditetapkan oleh panitia pembebasan tanah.

Alasannya, nilai yang ditetapkan oleh panitia pembebasan tanah di era kepemimpinan Bupati Nagan Raya T Zulkarnain tersebut sangat kecil.

Puluhan pemilik tanah itu berasal dari Gampong Lueng Baru, Cot Kuta, Suak Bilie, dan Gampong Blang Sapek, Kecamatan Suka Makmue.

"Warga tetap menolak bila pembayaran masih dengan harga lama," ungkap ketua koordinator masyarakat, Samsuar, saat menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nagan Raya, Rabu (24/10/2018).

Kata dia, tanah masyarakat yang terkena pembangunan komplek perkantoran mencapai 315.4 hektar.

Dari jumlah itu, sebutnya, sekitar 140 hektar dengan jumlah pemilik sebanyak 40 orang menolak pembanyaran ganti rugi.

Hal itu dikarenakan harga yang ditawarkan pemerintah Nagan Raya sebelumnya tidak sesuai dengan keinginan pemilik tanah. Dimana, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan pada tahun 2002 berkisar Rp 650 rupiah.

“Harga itu hanya untuk sepotong kue. Warga minta dinaikkan harga dan sangat berharap Pemerintah Nagan Raya saat ini dapat membuat NJOP baru untuk mengantikan NJOP yang dikeluarkan tahun 2002 lalu,” kata Samsuar.

“Sebelum ada kata sepakat antara pemerintah dan pemilik tanah dalam hal pembayaran, kami juga meminta untuk menghentikan aktifitas di tanah tersebut.” | MAG 003

Rubrik

Komentar

Loading...