Ternyata Membengkaknya Usulan Setwan Jadi Salah Satu Penyebab Molornya APBK Pidie

Ternyata Membengkaknya Usulan Setwan Jadi Salah Satu Penyebab Molornya APBK Pidie

BERITAKINI.CO, Sigli | Pemerintah Pidie mengungkap bahwa salah satu penyebab berlarutnya pembahasan hingga pengesahan Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2020 lantaran usulan beberapa SKPK yang perlu dirasionalisasi.

Salah satunya adalah Pagu SKPK Sekretariat DPRK Pidie.

Hal itu disampaikan Sekda Pidie Idhami pada wartawan usai paripurna penyampaian Raqan APBK Pidie 2020, Rabu malam, 18 Desember 2019.

Sebelumnya, dari dalam ruang sidang paripurna, Ketua DPRK Mahfuddin Ismail sempat menyinggung soal keterlambatan penyerahan RAPBK tersebut.

Bahkan kondisi tersebut juga terulang pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Padahal, sebut Mahfuddin, regulasi mengharuskan kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeeah (APBD) paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.

Namun pihak eksekutif baru menyerahkan dokumennya RAPBK tersebut dua hari yang lalu, 16 Desember 2019.

"Kondisi ini membuat kami tidak nyaman. Kami ingatkan bupati, ke depan Rancangan Qanun APBK harus mengacu tahapan yang sudah diatur," kata Mahduddin dalam sambutannya.

Usai sidang, Bupati Pidie, Roni Ahmad yang dimintai tanggapan soal keterlambatan APBK tidak menjawab, ia meminta Sekretaris Daerah Pidie, Idhami untuk menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut.

"Hoe pak Sekda, cie jaweb sige paken APBK Pidie lawet nyoe sabe terlambat? (mana pak sekda, coba jawab, kenapa APBK Pidie selalu terlambat?)," kata Roni Ahmad.

Idhami menimpali bahwa mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah ia memohon maaf atas terlambatnya pengajuan Raqan APBK Pidie 2020 tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa saat penyusunan Rancangan APBK tersebut, ditemukan sejumlah usulan yang mengalami pembengkakan dengan akumulasi mencapai Rp 48 miliar, termasuk seperti usulan pada Sekretariat DPRK Pdie.

Pihaknya pun kembali harus melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan tersebut, seperti perjalanan dinas, honorarium kegiatan dan usulan lain yang perlu dirasionalisasi.

"Semua usulan SKPK kita verifikasi ulang, mana yang paling mendesak, termasuk usulan di Sekwan dan kegiatan itu telah menyita banyak waktu dan membuat RAPBK telat diserahkan," terang Idhami.

REDAKSI: Berita ini telah dikoreksi pada beberapa bagian, terutama terkait jumlah usulan yang membengkak pada Sekretariat DPRK Pidie yang sebelumnya ditulis mencapai Rp 48 milar. Yang benar, pembengkakan usulan Rp 48 miliar itu merupakan akumulasi dari usulan sejumlah SKPK. 

Rubrik

Komentar

Loading...