Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Anggota Panwaslih Aceh Zuraida Alwi

Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Anggota Panwaslih Aceh Zuraida Alwi
Zuraida Alwi (metrotvnews.com)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota Panwaslih Aceh Zuraida Alwi karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Putusan itu dibacakan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI pada Rabu (27/2/2019).

Sebelumnya Zuraida dilaporkan ke DKPP oleh Jufrizal, salah seorang peserta seleksi anggota panwaslu kabupaten/kota di Aceh. Dalam pokok pengaduannya, Jufrizal mengungkapkan bahwa Zuraida Alwi meminta uang Rp 40 juta, jika Zufrizal ingin lolos sebagai anggota panwaslu Kabupaten Nagan Raya. 

Permintaan itu disampaikan Zuraida dalam pertemuan di rumah makan  Jambo Jambe, Nagan Raya pada 9 Agustus 2017 lalu. Uang tersebut katanya akan diserahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, Muklir dan anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Asqalani. Belakangan, setelah dikonfirmasi oleh pengadu kepada Asqalani, uang tersebut tidak diberikan oleh Zuraida.

Sementara Jufrizal mengaku menyerahkan uang tersebut  pada 10 Agustus 2017 di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya. 

Zuraida sendiri  mengakui adanya pertemuan dengan Jufrizal di rumah makan Jambo Jambe tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu berlangsung 45 menit dan hanya membicarakan persiapan wawancara uji kepatutan dan kelayakan yang akan diikuti calon anggota panwaslih kabupaten/kota. Dalam kesempatan itu dia juga mengaku ada menyarankan agar Jufrizal banyak istirahat dan menjaga sikap dan sopan santun saat wawancara.

Sementara soal pengakuan pengadu menyerahkan uang senilai Rp 40 juta pada 10 Agustus 2017 di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya, dibantah Zuraida. Bahkan atas tudingan itu, Zuraida juga telah melaporkan Jufrizal ke Polda Aceh.

Namun berdasarkan keterangan saksi yakni Musriadi dan Aswadi, terungkap bahwa memang ada pertemuan antara Jusfrizal dan Zuraida pada 10 agustus 2017 lalu sekira pukul 15.14 WIB di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya. 

Karena itu, berdasarkan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP, Zuraida Alwi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Zuraida Alwi sebagai anggota Panwaslih Aceh terhitung sejak putusan tersebut dibacakan.

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” demikian isi putusan tersebut.

Selain memecat Zuraida Alwi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan terhadap ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Said Syahrul Rahmad terhitung sejak putusan dibacakan. Said Syahrul Ramad sendiri merupakan teradu II dalam perkara itu.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...