Tentang Rencana Pembentukan Tim Usut Dugaan Mark Up Pengadaan KM Tailana, Anggota DPRK Aceh Singkil Minta Temuan Langsung Dilaporkan ke APH

Tentang Rencana Pembentukan Tim Usut Dugaan Mark Up Pengadaan KM Tailana, Anggota DPRK Aceh Singkil Minta Temuan Langsung Dilaporkan ke APH
Anggota DPRK Aceh Singki Ahmad Fadhli

BERITAKINI.CO, Singkil | Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadhli menentang rencana pembentukan tim untuk menelusuri dugaan mark up pada pengadaan kapal cepat KM Tailana.

Pembentukan tim itu sendiri sebetulnya bagian dari rekomendasi dari Tim Panitia Khusus (Pansus) I DPRK Aceh Singkil.

Di mana sebelumnya tim pansus tersebut menyatakan mencium adanya aroma mark up pada pengadaan kapal cepat senilai Rp 4,5 miliar DIPA Dinas Perhubungan Aceh Singkil tahun anggaran 2019 tersebut.

Pansus I pun menyarankan pimpinan DPRK Aceh Singkil untuk membentuk tim uguna memastikan kebenaran atas kegiatan pengadaan kapal cepat tersebut.

Lihat juga: Pansus I DPRK Aceh Singkil Cium Aroma Mark Up Pengadaan Kapal Cepat KM Tailana

Rekomendasi itu telah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRK Aceh Singkil dengan agenda penyampaian Laporan Pansus Pengawasan Jalannya Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2019, Kamis, 20 Mei 2020 lalu.

Kamis, 4 Juni 2020, Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Aceh Singkil membawa usulan Pansus I tersebut ke dalam rapat.

Dalam rapat itu lah, Anggota Banmus DPRK Aceh Singki Ahmad Fadhli menyampaikan pandangannya dan dengan tegas dia menyatakan tak sepakat dengan rencana pembentukan tim tersebut.

“Karena memang tidak ada dasar hukumnya hasil pansus kemudian dipansus lagi,” kata Ahmad Fadhli, yang juga anggota Pansus I DPRK Aceh Singkil tersebut.

Ahmad Fadhli pun menyarankan agar temuan pansus tersebut langsung diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Mengenai hasil temuan itu, kita serahkan saja kepada penegak hukum, polres atau kejaksaan,” katanya.

Sementara Ketua Tim Pansus I DPRk Aceh Singkil Yulihardin mengatakan telah mendapat kabar ihwal tentangan pembentukan tim untuk mengusut temuan pansus tersebut.

“Pak Ahmad Fadli ini sesungguhnya anggota tim pansus I, tetapi dalam waktu dua minggu pansus bekerja saat itu, dia tidak pernah masuk. Sebagai anggota DPRK dia juga tidak menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.

"Tapi itu urusan dia lah. Kendati saat dia mencoba memberikan masukkan kepada tim pansus, tetap kita terima, meski sesungguhnya di luar kesepakatan rekan-rekan lainnya di tim pansus I."

Menanggapi penilaian Ahmad Fadhli menyatakan hasil pansus dan bisa dipansus lagi, Yulihardin mengungkapkan bahwa hal itu tidak diatur dalam tatib DPRK.

"Sebetulnya di dalam tatib tidak ada yang menyatakan hasil pansus tidak dapat dipansus lagi,” katanya.

Menurut Yulihardin, jika memang ada suatu hal, terutama soal kebijakan pemerintah daerah yang dinilai mengandung kejanggalan, dewan tetap bisa membentuk tim untuk menelusurinya.

“Jadi tidak bisa langsung dikunci, tapi tetap terbuka untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Lagi pula, kata dia, rekomendasi pansus I tersebut bukan meminta DPRK Aceh Singkil membentuk pansus, tapi tim.

“Namun kala itu rekan-rekan meminta di-pansuskan saja agar penelusuran lebih luas.”

Rubrik

Komentar

Loading...