PNS di Aceh Singkil ini Mengaku Dipungli Saat Ngurus Kenaikan Pangkat

PNS di Aceh Singkil ini Mengaku Dipungli Saat Ngurus Kenaikan Pangkat
Ilustrasi Net

BERITAKINI.CO, Singkil | Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, berinisial Y bercerita tentang dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai pada bagian kepegawaian di dinas tersebut.

Menurut dia, para pegawai yang akan naik pangkat diharuskan untuk membayar uang hingga Rp 1 juta untuk mengurus surat keputusan kenaikan pangkat.

“Belum pernah terungkap, sebab modus yang dipraktekkan tidak menggunakan kwitansi atau bukti tertulis,” kaya Y, salah satu korban yang dipungut untuk kenaikan pangkat, Jumat kemarin (11/1/2019).

Kata dia, dugaan pungli yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun itu disinyalir dimainkan banyak pihak. Bahkan disebut-sebut aksi ini diketahui oleh pejabat tinggi di dinas kesehatan dan petugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh Singkil.

Disebutkan, pungutan atau pungli dilakukan mulai saat pengurusan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebesar Rp 500.000. Kemudian pengambilan Surat Keputusan (SK) dari Dinas Kesehatan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp 400.000, dan terakhir saat mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

“Kalau SKP ini ada dua kali, masing masing Rp 50.000 dan kali kedua Rp 100.000. Jadi total keseluruhan untuk kepengurusan Rp 1.000.000,” ungkap Y.

Menurut Y, untuk kepengurusan itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh PNS yang bersangkutan. Hanya saja, kata dia, oknum pegawai di Dinas Kesehatan terkesan mempersulit semua tahapan. Sehingga para pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat  terpaksa harus memberikannya.

“Pada saat pegawai yang mengajukan pengangkatan membuat atau mengisi administrasi yang diperlukan, selalu salah, sehingga kami harus merubah kembali dan diminta bayar sesuai yang sudah ditetapkan tadi,” kata Y.

Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan sendiri, kata Y mencapai 300 lebih yang berasal dari 12 puskesmas dan satu RSUD.

Dia berharap praktek tersebut segera dihentikan. “Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat apa lagi golongan yang masih rendah cukup memberatkan dengan jumlah Rp 1.000.000. Sebentar lagi ada pengangkatan, semoga praktek ini tidak ada lagi," harapnya.

Kadis Kesehatan Aceh Singkil Edi Widodo dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengetahui persoalan yang disangkakan pada dinas yang dipimpinya itu. Edi juga mengaku tidak pernah memerintahkan praktek tersebut.

"Saya sudah menelusuri tidak ada, kalau ada praktek tersebut dilakukan anak buah saya, itu tanggungjawab pribadi,” kata Edi.

Salah satu PNS di Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Rina Barus, dikonfirmasi juga membantah tudingan melakukan pungutan.

"Kami tidak pernah melakukan pengutipan. Kalau berkasnya lengkap, kita usul. Kalau mereka ingin mengantar sendiri ke BKD silahkan, kita buat nanti surat pengantar," katanya.

Menurutnya, pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat pernah meminta jasanya untuk membuat semua berkas yang dibutuhkan. Ia mengaku tidak pernah mematok harga untuk itu.

“Mereka minta tolong sama saya untuk dibuat SKP, dan itu tugas pribadi. Nah, saat itu mereka menanyakan berapa? Saya jawab, terserah anda,” kata Rina.

Rubrik

Komentar

Loading...