Temui Kepala Daerah dan DPRK, Forum BPKam Aceh Singkil Minta Kenaikan Tunjangan dan Biaya Operasional

Temui Kepala Daerah dan DPRK, Forum BPKam Aceh Singkil Minta Kenaikan Tunjangan dan Biaya Operasional

BERITAKINI.CO, Singkil | Sejumlah Anggota Badan Musyawarah Kampung (BPKam) Kecamatan Singkil Utara meminta kenaikan tunjangan dan operasional.

Mereka yang tergabung dalam Forum Silaturahmi BPKam Kecamatan Singkil Utara tersebut menyampaikan keinginan itu secara resmi kepada Pemerintah Aceh singkil melalui Wakil Bupati, Sazali, Selasa (15/9/2020).

Menurut perwakilan BPKam, permintaan kenaikan tunjangan ini merupakan rekomendasi Forum BPKam se-Aceh Singkil.

“Di mana sebelumnya Forum BPKam Kecamatan Singkil sudah lebih dulu menemui Bupati Aceh Singkil Dulmusrid untuk menyampaikan perihal itu,” kata Ketua BPKam Telaga Bhakti, Mustafa.

Dalam kesempatan, lanjut Mustafa, Bupati Dulmusrid mengatakan pada prinsipnya setuju dengan kenaikan tunjangan BPKam.

Namun masih dibutuhkan kajian terutama dari Dinas Pemberdayaan Masyakarat Kampung (DPMK) serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

"Pertimbangan permohonan itu mengingat kinerja anggota BPKam semakin meningkat," kata Mustafa yang juga ketua Forum Silaturahmi BPKam Kecamatan Singkil Utara.

Adapun besaran usulan kenaikan yakni, Rp 2,25 juta untuk tunjangan ketua, Rp 1,75 juta untuk tunjangan wakil ketua, Rp 1,5 juta untuk tunjangan sekretaris, dan Rp 1,25 juta untuk tunjangan anggota BPKam. Adapun tunjangan yang selama ini diterima para BPKam di Aceh Singkil yakni Rp 500 untuk ketua, dan Rp 300 ribu anggota.

Sementara untuk usulan kenaikan biaya operasional pertahunnya yakni Rp18 juta, biaya secretariat Rp 10 juta, dan biaya mobile Rp 5 juta per tahun.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Sazali merespons positif atas usulan BPKam tersebut dan mengatakan akanmemproses serta menkaji dengan sejumlah pihak seperti kepala bagian pemerintahan setdakab.

"Dalam waktu dekat memerintahkan kabag pemerintahan untuk merespon dan memproses usulan BPKam tersebut," kata Sazali.

Menurut Sazali hal ini sudah menjadi isu kabupaten agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan di kampung antara aparat kampung dan BPKam karena honor perangkat kampung dan BPKam dibayar dengan dana desa itu sendiri.

Dewan Setuju Tunjangan BPKam Dinaikkan

Senada dengan Pemerintah Aceh Singkil, DPRK setempat juga menyatakan setuju dengan usulan kenaikan tunjangan dan biaya operasional BPKam.

"Kita sambut baik pengajuan itu, karena mereka memperjuangkan hak mereka," kata Ketua Komisi I DPRK Aceh Singkil, Taufik.

Diakui Taufik, tunjangan yang diterima BPKam selama ini memang kurang relevan jika dibanding dengan gaji yang diperoleh aparat desa.

“Padahal fungsi legislative desa  itu cukup berat, terutam sebagai fungsi pengawasan,” katanya.

“Soal regulasinya nanti dibicarakan dengan komisi, serta bagian Pemerintahan Aceh Singkil sehingga tahun 2020 nantinya tunjangan mereka sudah naik serta berapa yang akan dinaikan.”

Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Aritonang juga mengatakan setuju dengan usulan kenaikan tunjangan BPKam.

"Yang diawasi miliaran rupiah, tunjangan masa Rp 300-500 ribu, ya kita sangat setuju (dinaikkan)," imbuhnya.

Rubrik

Komentar

Loading...