Temuan BPK: Eks Pengurus Belum Pertanggungjawabkan Ratusan Juta Duit PDPA

Temuan BPK: Eks Pengurus Belum Pertanggungjawabkan Ratusan Juta Duit PDPA

Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan adanya indikasi kerugian pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA)--yang kini telah berganti nama menjadi PT PEMA--senilai Rp 687,7 juta tahun anggaran 2016-2017 lalu.

Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Investasi pada PT PEMA 2017-2020.

LHP itu juga telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh selaku pemilik perusahaan daerah tersebut awal Januari 2021 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO, indikasi kerugian tersebut muncul dari akumulasi penarikan dana yang dilakukan eks pengurus PDPA pada 2016 dan 2017 lalu.

Di mana penarikan dana tersebut tidak dilengkapi dengan peruntukan serta tidak memiliki bukti pertanggungjawaban.

Seperti penarikan dana yang dilakukan Muhsin selaku eks Direktur Utama PDPA senilai Rp 80,7 juta yang tidak diketahui peruntukannya.

BPK menyebutkan, sampai dengan pemeriksaan tanggal 12 November 2020, duit PDPA tersebut belum dikembalikan oleh eks Direktur Utama PDPA ke kas PT PEMA.

Begitu juga dengan penarikan dana PDPA yang dilakukan Muhammad YY Dinar selaku eks Direktur Perindustrian dan Perdagangan. Dari total Rp 60,9 juta yang ditarik, masih terdapat senilai Rp 41,4 juta yang juga belum dipertanggungjawabkan.

Hal yang sama juga dilakukan Andriansyah, anggota Badan Pengawas PDPA. Dia menarik Rp 50 juta dengan alasan pinjaman, dan baru membayar senilai Rp 26,5 juta sehingga masih tersisa Rp 23,5 juta.

Penarikan Rp 542 Juta

Selain itu, eks pengurus PDPA juga melakukan penarikan dana senilai total Rp 542 juta yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dari jumlah itu, Rp 491 juta ditarik dari rekening PDPA pada Bank BTN di mana rekening tersebut merupakan rekening penampungan atas pinjaman PDPA dari Trangle Energy Global/Enso Asia Inc (TEG/EAI) yang dananya dikirimkan oleh PT Triangle Pase Inc (TPI) pada 17 Februari 2017.

BPK menyebutkan bahwa pengiriman dana ke rekening tersebut atas permintaan Muhsin selaku Direktur Utama PDPA sebesar Rp 478,8 juta yang merupakan bagian dari pinjaman PDPA kepada TEG/EAI senilai Rp 1 miliar sesuai Joint Venture Agreement (JVA).

Selain itu, terdapat dana masuk pada rekening tersebut pada 27 Februari 2017 sebesar Rp 13 juta sehingga total dana yang terdapat pada rekening tersebut Rp 491,8 juta.

Sedangkan sebesar Rp 50,2 juta sisanya merupakan pengambilan kas dari TPI atas permintaan Muhsin pada 27 Juni 2016 yang digunakan untuk pembayaran tiket dan akomodasi perjalanan yang dilakukan Muh dan MYD.

Atas penarikan dana dari TPI tersebut, PT PEMA/PDPA tetap harus melakukan pembayaran kepada TEG/EAI melalui pemotongan bagi hasil pendapatan sesuai JVA.

BPK dalam LHP itu menyebutkan telah mengonfirmasi kepada nama-nama tersebut untuk mengetahui penggunaan dan kronologis penarikan dana tersebut.

Muh di antaranya mengatakan menarik dana dari Bank BTN senilai Rp 150 juta untuk penggantian biaya pribadi yang terpakai selama operasional PDPA.

Begitu juga alasan Andr, di mana dia menarik Rp 116,8 juta untuk mengganti dana pribadinya yang terpakai untuk operasional PDPA.

Sementara Muhammad YY Dinar menyatakan penarikan dana senilai Rp 125 juta dilakukan untuk mengganti biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan selama pengurusan JVA dengan EAI.

Sementara MI mengaku menarik Rp 100 juta sebagai pinjaman masing-masing, untuk dirinya Rp 40 juta, Sul Rp 40 juta, Riz Rp 10 juta dan Wul Rp 10 juta dengan teknis pembayaran dipotong dari pembayaran gaji bulanan. Dari total pinjaman atas nama MI, Sul, Riz dan Wul, yang telah dibayar senilai Rp 22,8 juta.

Atas kondisi itu, BPK menyatakan bahwa perusahaan terindikasi merugi senilai Rp 687.793.460 (Rp 80.797.000 + Rp 41.400.000 + Rp 23.500.000 + Rp 542.096.460) atas penggunaan dana perusahaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh eks anggota direksi dan eks anggota Badan Pengawas PDPA.

Rubrik

Komentar

Loading...