Temuan BPK: Cerita Eks Direksi Diduga Rugikan PDPA Hingga Ratusan Juta Rupiah

Temuan BPK: Cerita Eks Direksi Diduga Rugikan PDPA Hingga Ratusan Juta Rupiah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan adanya penarikan dana senilai Rp 3,2 miliar pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang tak sesuai ketentuan.

Perusahaan yang kini telah bersalin rupa menjadi PT Pembangunan Aceh (PEMA) itu pun terindikasi merugi hingga ratusan juta.

Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Investasi pada PT PEMA 2017-2020.

LHP itu juga telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh selaku pemilik perusahaan daerah tersebut awal Januari 2021 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO, indikasi kerugian ini berawal dari penarikan dana yang dilakukan eks pengurus PDPA pada 2017 lalu.

Total ada senilai Rp 3,25 miliar dana yang ditarik masing-masing oleh Direktur Utama PDPA Muhsin, Direktur PDPA Perindag Muhammad YY Dinar, dan Anggota Badan Pengawas PDPA, Andr, dalam rentang waktu Juli hingga Oktober 2017 lalu.

Dari jumlah itu, senilai Rp 2,52 miliar di antaranya dibeli tanah atas nama pribadi Muhsin, Muhammad YY Dinar, dan Andr pada 23 Agustus 2017.

Alasan penggunaan nama pribadi pada pembelian tanah dengan duit PDPA itu disebutkan untuk memudahkan proses kerjasama bisnis bangun bagi di mana direksi PDPA telah memiliki rencana bisnis pembangunan perumahan.

Audito BPK juga telah memeriksa analisis bisnis pembangunan perumahan yang ditandatangani PDPA tersebut. Di mana analisis bisnis tersebut memuat tiga opsi dengan perhitungan keuntungan sebagai berikut:

1.  Pembangunan rumah bekerja sama dengan developer, dengan system pembangunan keuntungan 50:50 atas pembangunan 17 unit rumah tipe 65/150 dengan harga per rumah Rp400.000.000 dengan jangka waktu pengembalian satu tahun dengan total keuntungan Rp936.000.000

2.  Bangun sendiri 17 unit rumah dengan total keuntungan Rp947.500.000 dan

3.  Penjualan 17 kavling tanah dengan total keuntungan Rp 442.500.000

Meski berdasarkan analisi bisnis tersebut keuntungan yang paling besar akan diperoleh apabila PDPA membangun sendiri 17 unit rumah, namun Direksi PDPA memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan developer atas nama CV CRP pada tanggal 9 Februari 2018 melalui Perjanjian Bangun Bagi Nomor 9.

Perjanjian tersebut antara lain menyatakan akan membangun 14 rumah tipe 60, biaya atas pembangunan rumah ditanggung oleh CV CRP selaku developer, perjanjian berlaku selama enam bulan, dimulai tanggal 1 Maret 2018 dengan ketentuan bahwa selama enam bulan tersebut rumah bagian PDPA harus selesai dan jika tidak selesai maka apa yang melekat pada tanah tersebut menjadi milik PDPA tanpa syarat apapun dari developer, proses pemecahan sertifikat hak developer dilakukan setelah tujuh rumah milik PDPA selesai dikerjakan 80 persen, dan sistem pembagian keuntungan atas perjanjian tersebut adalah tujuh rumah untuk PDPA dan tujuh rumah untuk CV CRP.

Hasil analisis BPK atas terkait perjanjian tersebut diketahui bahwa Perjanjian tidak mengatur ketentuan yang jelas atas pembagian luas tanah antara PDPA dan developer, hal ini ditunjukkan dengan luasan tanah bagian PDPA sebesar 1.185 M2 sedangkan luasan tanah bagian developer sebesar 1.498 M2.

Selain itu, jumlah rumah yang akan dibangun sesuai perjanjian sebanyak 14 unit atau kurang tiga unit dibandingkan dengan hasil analisis bisnis sebanyak 17 unit.

Tidak terdapat juga ketentuan mekanisme penjualan atas rumah yang dibangun, seperti siapa yang berkewajiban menjual, nilai jual rumah, masa penjualan rumah dan hal lainnya terkait mekanisme penjualan secara jelas.

Sementara bisnis belum sepenuhnya berjalan, Muhsin, Muhammad YY Dinar, dan Andr diberhentikan dari PDPA persisinya pada 27 Juli 2018.

Manajemen PDPA yang baru lantas melakukan komunikasi dengan developer CV CPR dan perusahaan itu menyanggupi untuk menjual lima rumah bagian PDPA dengan harga per unit Rp 370 juta paling lambat tanggal 31 Oktober 2018. Adapun terhadap sisa dua rumah lainnya akan diserahkan kepada PDPA dalam keadaan siap huni dan siap jual paling lambat tanggal 31 Oktober 2018.

Sampai dengan tahun 2020, lanjut BPK, penerimaan penjualan rumah bagian PDPA yang telah masuk ke Rekening Koran Bank Aceh milik PDPA adalah sebesar Rp 1.850.000.000. Hasil pendapatan tersebut masih belum menutup modal awal investasi yang telah dikeluarkan PDPA untuk pembelian tanah sebesar Rp 2.523.000.000.

Adapun atas dua unit lainnya masih tercatat di LK PT PEMA TA 2019 sebagai persediaan dengan total nilai Rp 876.990.000 yang belum terjual sehingga belum dapat dipastikan penerimaannya.

Dijual Murah?

Rincian atas dua unit yang belum terjual berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor 161/IDR-ACH/PEN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) masing-masing rumah dengan luas bangunan seluas 70 M2 dan tanah SHM Nomor 02641 luas 150 M2 senilai Rp 444,2 juta, dan rumah dengan luas bangunan seluas 70 M2 dan tanah SHM Nomor 02643 luas 131 M2 senilai Rp 432,6 juta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai jual yang ditetapkan untuk unit rumah bagian PDPA sebesar Rp 370.000.000 per unit adalah lebih rendah dibandingkan penilaian KJPP.

Harga jual rumah ditetapkan sama yaitu sebesar Rp 370.000.000 meskipun berbeda tahun penjualan (2018 sampai dengan 2020) dan berbeda luas tanahnya.

Hasil perbandingan antara hasil penjualan lima unit rumah yang diterima PT PEMA dengan harga menurut penilaian KJPP (untuk luasan tanah 150 M2 dan bangunan 70 M2) terdapat selisih minimal Rp 371.475.000.

Sumber: LHP BPK

BPK melakukan konfirmasi kepada pihak pembeli rumah dan diperoleh informasi harga jual rumah yang dibayarkan oleh pembeli lebih mahal, kecuali tiga unit yang dua di antaranya dibeli oleh Andr, yang merupakan anggota Badan Pengawas PDPA tersebut, masing-masing seharga Rp 370 juta.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penjualan atas lima unit rumah menurut konfirmasi adalah sebesar Rp 1.975.000.000, sedangkan total penerimaan PDPA/PT PEMA hanya sebesar Rp 1.850.000.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 125.000.000.

Rubrik

Komentar

Loading...