Temuan BPK: 11 SKPK Aceh Singkil Diduga 'Mainkan' Anggaran Perjalanan Dinas Rp 135,4 Juta

Temuan BPK: 11 SKPK Aceh Singkil Diduga 'Mainkan' Anggaran Perjalanan Dinas Rp 135,4 Juta
Sumber LHP BPK

BERITAKINI.CO, Singkil | Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Aceh menemukan pembayaran biaya perjalanan dinas pada 11 SKPK Aceh Singkil yang tak sesuai kondisi sebenarnya.

Bahkan, terdapat pencairan biaya perjalanan dinas yang diduga fiktif.

Temuan itu telah dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

LHP itu pun telah diserahkan kepada DPRK dan Pemkab Aceh Singkil pada 24 Juni 2020 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO, BPK menguraikan bahwa pada 2019, Pemkab Aceh Singkil membelanjakan Rp 29,88 miliar lebih APBK untuk biaya perjalanan dinas.

Seperti diketahui, belanja perjalanan dinas merupakan biaya yang dibayarkan kepada ASN dan non ASN untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Namun berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, terungkap total terdapat senilai Rp 135,4 juta yang dibelanjakan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Adapun dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang diuji petik masing-masing, Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Setdakab, Satpol PP-WH, Bappeda, Disduk Capil, Dinas Pangan, Dinas Pertanahan, MPU, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris.

Pada Dinas Perhubungan Aceh Singkil, BPK menemukan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp 35,5 juta yang diduga fiktif. BPK menulisnya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.

Dalam dokumen pertanggungjawaban, pembayaran itu dilakukan untuk empat perjalanan dinas, masing-masing, perjalanan dinas Nomor SPT 094/SPT/527a/2019 atas nama EH untuk kegiatan pelaksanaan sea trial/uji coba kapal cepat, tujuan Pangkal Pinang selama 5 hari sejak 1 Desember 2019 Rp 11,7 juta.

Kemudian perjalanan dinas Nomor 094/SPT/99/2019 atas nama J, untuk kegiatan pelaksanaan sea trial/uji coba kapal cepat, tujuan Pangkal Pinang selama 5 hari sejak 1 Desember 2019 dengan total biaya Rp 8,1 juta.

Kemudian perjalanan dinas Nomor 094/SPT/99/2019 atas nama TSR, juga kegiatan pelaksanaan sea trial/uji coba kapal cepat, tujuan Pangkal Pinang selama 5 hari, sejak 1 Desember 2019 dengan total biaya Rp 8,1 juta.

Terakhir perjalanan dinas Nomor 094/SPT/46/2019 atas nama SNS, untuk kegiatan mendampingi kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil dalam rangka acara rapat pembahasan fungsi strategis pelabuhan Singkil di Jakarta, selama 5 hari sejak 24 April 2019 dengan nilai total Rp 10,5 juta.

“Namun hasil konfirmasi BPK terhadap pegawai yang namanya tertera dalam dokumen pertanggungajawaban perjalanan dinas tersebut diketahui bahwa perjalanan dinas tidak dilaksanakan yang bersangkutan,” tulis BPK.

Selain itu, BPK juga menemukan pertanggungjawaban biaya penginapan yang diduga di-mark up atau BPK menulisnya biaya penginapan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Setelah melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban atas bukti-bukti kuitansi/bill penginapan dan konfirmasi kepada 15 hotel di Banda Aceh menunjukkan kelebihan pembayaran periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019 pada 10 SKPK senilai Rp 99,8 Juta lebih,” tulis BPK.

Adapun SKPK itu masing-masing:

Setdakab Rp 21,6 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan pada sekretariat daerah kabupaten menunjukkan terdapat 33 perjalanan dinas dengan biaya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Rp 21,6 juta. Bukti yang dipertanggungjawaban Rp 35,5 lebih sedangkan hasil konfirmasi tempat menginap Rp 13,6 lebih sehingga terjadi lebih bayar Rp 21,6 Juta.

Satpol PP-WH Aceh Singkil Rp 8,7 juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan pada Satpol PP dan WH menunjukkan terdapat 12 perjalanan dinas dengan biaya tidak sesuai fakta sebenarnya senilai Rp 8,7 juta.

Bukti yang dipertanggungjawaban Rp 13,6 juta lebih sedangkan hasil konfirmasi ke hotel tempat menginap Rp 4,9 juta lebih terjadi kelebihan bayar 8,7 juta lebih.

Bappeda Rp 12,7 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Bappeda menunjukkan terdapat 13 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan senilai biaya penginapan tersebut total Rp 18,5 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 5,7 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 12,7 juta.

Disduk Capil Rp 10,8 juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Disduk Capil menunjukkan terdapat 18 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 16,1 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 5,3 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 10,8 juta.

Dinas Pangan Rp 21 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Dinas Pangan menunjukkan terdapat 11 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 30,7 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 9,7 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 21 juta.

MPU Rp 2,1 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada MPU menunjukkan terdapat 2 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 3,3 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 1,1 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 2,1 juta.

Dinas Pertanahan Rp 10,4 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Dinas Pertanahan menunjukkan terdapat 12 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 22,1 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 11,6 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 10,4 juta.

Kecamatan Singkohor Rp 9,1 Juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Kecamatan Singkohor menunjukkan terdapat 9 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 13 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 3,9 juta sehingga terdapat selisih senilai Rp 9,1 juta.

Kecamatan Gunung Meriah Rp 1,7 juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Kecamatan Gunung Meriah menunjukkan terdapat 2 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 2,4 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 742 riub sehingga terdapat selisih senilai Rp 1,7 juta.

Kecamatan Danau Paris Rp 1,4 juta

Hasil pemeriksaan pelaksanaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Kecamatan Danau PAris menunjukkan terdapat 2 perjalanan dinas dengan biaya penginapan tidak seusai fakta.

Dalam bukti pertanggungjawaban dilaporkan bahwa biaya penginapan tersebut total Rp 2,1 juta, namun hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel tempat menginap hanya senilai Rp 630 ribu  sehingga terdapat selisih senilai Rp 1,4 juta.

"Kondisi ini mengakibatkan kelebihan bayar pada 11 SKPK Rp 135,4 Juta (Rp 99,8 + 35,5 juta)," tulis BPK.

Kepada BPK, masing-masing SKPK menyatakan sependapat atas temuan itu dan akan mengembalikan kelebihan bayar itu ke kas daerah.

Sejumlah SKPK juga diketahui yang telah mengembalikan kelebihan bayar itu masing-masing MPU senilai Rp 2,1 juta pada 2 Juni 2020,  

Kemudian Kecamatan Gunung Meriah Rp 1,7 Juta, dan Kecamatan Danau Paris Rp 1,4 Juta telah menyetor pada 4 Juni 2020 lalu.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...