Tanya Soal Anggaran Pilkada, Surat Plt Gubernur Aceh Tak Ditanggapi Mendagri

Tanya Soal Anggaran Pilkada, Surat Plt Gubernur Aceh Tak Ditanggapi Mendagri

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan ihwal pengalokasian anggaran pelaksanaan Pilkada Aceh. Namun Mendagri tak menanggapinya.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Tahun 2022 yang diikuti Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih, Komisi I DPRK se-Aceh, dan DPRA. Rapat berlangsung di gedung utama DPRA, Senin (29/6/2020).

Hadir dari Pemerintah Aceh antara lain, Asisten I Setda Aceh M Jafar, Kepala Biro Tata Pemerintahan M Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal, dan Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi.

"Bisa ditambahkan sedikit soal surat Plt gubernur kepada Mendagri terkait anggaran pilkada, sudah ada jawaban belum?" tanya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang memimpin rapat tersebut.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh M Syakir pun mengungkapkan bahwa surat tersebut belum dijawab.

"Sampai dengan saat ini, terkait dengan surat itu, belum ada jawaban. Artinya masih, apa istilahnya, dari kemendagri tidak menanggapi," katanya.

Seperti diketahui, pada 2022 mendatang, masa jabatan sebanyak 20 dari 23 bupati/wali kota di Aceh akan berakhir. Begitu juga dengan masa jabatan gubernur Aceh.

Untuk itu, para stakeholder di Aceh telah melangsungkan serangkaian rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan pilkada yang tahapannya diproyeksikan akan berlangsung pada Maret 2021 mendatang.

Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus Yusuf mengatakan, pada rapat koordinasi Maret 2020 lalu, semua pihak pada prinsipnya sepakat pilkada digelar pada 2022 mendatang.

"Jadi kesimpulan setelah kita duduk dengan KIP Aceh, Panwaslih Aceh, kita sepakat untuk mengusulkan pilkada serentak di Aceh 2022," katanya.

Asisten I Setda Aceh M Jafar juga mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Aceh juga mendukung pelaksanaan pilkada pada 2022. Karena itu memang sesuai dan UUPA serta Qanun Nomor 12 Tahun 2016.

Adapun dukungan dari Pemerintah Aceh, kata M Jafar, dalam bentuk penyiapan regulasi, sarana pra sarana, dan anggaran.

"Seperti soal regulasi, apakah qanun pilkada itu perlu direvisi, dipertahankan atau diganti, ini perlu kajian. Ini penyelanggara yang lebih tau," katanya.

Selain itu, kata M Jafar, satu hal penting lainnya adalah kesamaan persepsi semua pihak terkait pelaksanaan pilkada serentak pada 2022 tersebut.

"Baik di provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Pada tahap persiapan ini, kita harus koordinasi dan konsolidasi soal itu," katanya.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...