Tak Soal Pergub atau Qanun, Katahati Institute Minta APBA Segera Disahkan

Tak Soal Pergub atau Qanun, Katahati Institute Minta APBA Segera Disahkan
Raihal Fajri (Foto: Portalsatu.com)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri mengatakan, polemik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus segera dihentikan. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan Aceh.

“Yang harus diingat adalah mau APBA ditetapkan lewat pergub atau qanun bukanlah hal yang harus diperdebatkan, karena yang penting adalah, APBA harus ditetapkan secepatnya agar anggaran bisa dieksekusi,” kata Raihal Fajri dalam siaran persnya yang diterima BERITAKINI.CO, Selasa, (3/1/2017).

Raihal Fajri mengatakan, keterlambatan dalam pembahasan APBA tahun 2017 tidak terlepas dari berbagai gesekan-gesekan dari luar, sehingga memperkeruh kondisi antara eksekutif dan legislatif Aceh. Maka tak heran, katanya, kebijakan Plt. gubernur Aceh untuk mempergubkan APBA menuai pro kontra.

Karena hal itu dipandang sebagai bentuk ketegasan. Namun, sisi lain ada yang menilai bahwa kebijakan Plt gubernur tersebut sebagai upaya mempercepat pengesahan APBA mengingat masa tugasnya berakhir pada 15 Februari 2017.

Terlepas dari itu, kata Raihal Fajri, Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera mempercepat pengesahaan APBA 2017 dan pro dan kontra tentang ini harus dihentikan. Semua pihak juga harus mendorong agar pengesahaan APBA segera dilakukan. 

“Kalau APBA terlambat lagi pengesahannya, maka yang rugi itu seluruh rakyat Aceh, terlebih perekonomian di Aceh sangat tergantung dari anggaran pemerintah,” sambung Raihal Fajri. 

Dia berharap, jangan gara-gara kepentingan elit, pembahasan RAPBA tahun 2017 mengalami gesekan yang memperparah hubungan kedua lembaga tersebut.(*)

Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...