Tak Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016, Pelantikan Nasir Zalba Dipersoalkan

Tak Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016, Pelantikan Nasir Zalba Dipersoalkan
Nasir Zalba

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pelantikan Nasir Zalba sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Aceh dinilai tak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

Pelantikan itu dianggap melanggar Pasal 124 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyebutkan, "Pengisian Kepala Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.”

Ketua YARA Safaruddin mengatakan, sebelum dilantik, Nasir Zalba merupakan PNS yang sudah dinon job kan alias tak punya jabatan. “Karena itu, ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Safar pada BERITAKINI.CO, Kamis (26/1/2017).

Seperti diketahui, Nasir Zalba masuk dalam skema mutasi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 2016 lalu. Sejak saat itu, pria ini  tak memegang jabatan struktural.

Baca: YARA: Pelantikan Pejabat Aceh Langgar UUPA

Dikonfirmasi soal ini, Nasir mengatakan, pelantikannya itu telah melewati pertimbangan yang objektif. “Seperti dalam kata sambutan pak Plt Gubernur Aceh tadi, pelantikan tidak hanya berdasarkan pertimbangan Baperjakat Provinsi Aceh, melainkan juga melibatkan kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri serta di KSN,” kata Nasir.

Baca: Ini Pesan Plt Gubernur Aceh pada Pejabat SKPA yang Baru Dilantik

Selain itu, kata Nasir, jika ada yang menilai pelantikannya melanggar aturan, hal itu bisa dikonfirmasi kepada kepala BKPP dan Inspektorat. “Saya sebagai aparatur pada prinsipnya siap menjalankan setiap tugas yang diberikan pada saya,” katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...