Tak Alokasikan Dana JKA Dalam Pergub 38, MPO Aceh: Plt Gubernur Khianati Rakyat

Tak Alokasikan Dana JKA Dalam Pergub 38, MPO Aceh: Plt Gubernur Khianati Rakyat
Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus Aceh Syakya Meirizal

Banda Aceh | Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Plt Gubernur Nova Nova Iriansyah hanya mengalokasikan anggara senilai Rp 478 miliar dalam APBA 2020 untuk belanja Jaminan Kesehatan Aceh.

Anggaran sebesar itu hanya mampu membiayai program JKA sampai akhir Mei 2020. Sehingga sejak Juni hingga Desember 2020 tak ada sumber anggaran untuk pembiayaan JKA.

“Tahun 2020 awalnya diperkirakan kebutuhan anggaran JKA mencapai Rp 1,1 triliun lebih akibat kenaikan tarif asuransi kesehatan. Namun belakangan besaran tersebut berkurang menjadi sekitar Rp 900 miliar setelah pembatalan Pasal 35 Perpres Nomor 75 2019 oleh MA,” kata Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh Syakya Meirizal, Senin (28/9/2020).

Pada 27 Mei 2020, kata Meirizal, Plt gubernur Aceh menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan berhubung kontrak sebelumnya berakhir pada akhir bulan Mei.

“Dalam addendum PKS tersebut Plt Nova berkomitmen akan menganggarkan kebutuhan dana JKA untuk periode Juni-Desember senilai Rp 422 miliar dalam APBA-Perubahan,” kata Meirizal.

Tapi seperti diketahui, lanjut dia, hingga kini Pemerintah Aceh tidak melakukan Perubahan APBA 2020. Sebaliknya, hanya melakukan Perubahan Pergub Penjabaran APBA 2020 dalam rangka refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Kadis Kesehatan Aceh dalam suratnya meyakinkan pihak BPJS bahwa anggaran JKA akan tertampung dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA tersebut. Namun faktanya dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran APBA 2020, tidak ada alokasi tambahan dana JKA untuk kebutuhan Juni-Desember satu rupiah pun,” ungkapnya.

Hal ini kemudian juga dikorfimasi sendiri oleh Plt Nova dalam suratnya kepada pihak BPJS.

“Nova beralasan tidak bisa mengalokasikan dana JKA karena tidak sesuai dengan kebijakan Mendagri. Ini jelas alasan yang sangat mengada-ada. Karena pada saat yang sama Pemerintah Aceh justru mengalokasikan anggaran pengadaan alat peraga senilai Rp 103 miliar dalam refocussing APBA. Anggaran pengadaan alat peraga tersebut disinyalir untuk membayar proyek gagal tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Aceh,” katanya.

Jika Permendagri terkait refocussing pada 3 sektor (Kesehatan, Sosial dan Ekonomi) dijadikan rujukan, lanjut dia, maka alokasi anggaran untuk JKA jauh lebih relevan dalam rangka penanganan Covid-19 daripada pengadaan alat peraga.

“Plt Nova menyebutkan akan menyediakan Dana JKA dalam APBA-Perubahan. Jika tidak ada APBA-P, maka ia akan menempuh upaya lain. Pertanyaannya, upaya lain apa yang akan dilakukannya. Harus ada kejelasan, jangan berspekulasi terhadap nasib kesehatan rakyat,” katanya.

Ia seakan memposisikan Pemerintah Aceh bagaikan perusahaan milik keluarganya. Bisa sesuka hati, tidak perlu bermusyawarah dengan pihak lain.

“Sejatinya Plt Nova wajib bermusyawarah dengan DPRA karena dana JKA terkait erat dengan hajat hidup jutaan rakyat Aceh. Namun apa hendak dikata, demi menghindari pembahasan bersama dengan DPRA, ia lebih memilih meniadakan Perubahan APBA. Mungkin jika dibahas bersama, akan banyak aib eksekutif yang terbongkar seperti anggaran untuk alat peraga.”

Akibat kebijakan tersebut, Pemerintah Aceh kini harus berhutang sebesar Rp 55 miliar lebih per bulan kepada pihak BPJS tanpa jelas sumber dana untuk membayarnya.

“Kita khawatir jika pihak BPJS sampai menghentikan layanan kesehatan gratis bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Jika sampai ini terjadi, maka Plt Nova harus bertanggungjawab dunia akhirat. Selain itu BPJS kemungkinan juga akan menolak pembayaran jasa medis petugas kesehatan jika Pemerintah Aceh tak kunjung membayar premi JKA tersebut,” katanya.

“Hal ini menunjukkan Plt Nova sama sekali tidak komit menunaikan janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh pada masa Pilkada 2017 lalu.”

Menurut Meirizal, Nova telah mengkhianati rakyat Aceh. Padahal semua orang tau, jargon "Salam JKA" atau "JKA Plus" menghiasi hampir seluruh alat peraga kampanye pasangan Irwandi-Nova ketika itu.

“JKA menjadi daya pikat utama rakyat Aceh kepada pasangan tersebut. Bahkan Irwandi menempatkan program JKA Plus pada poin pertama dalam Visi Aceh Hebat dan RPJMA 2017-2022.”

Rubrik

Komentar

Loading...