Tak Ada Dana JKA Dalam Refocusing APBA, Dewan: Pemerintah Aceh Buta Skala Prioritas

Tak Ada Dana JKA Dalam Refocusing APBA, Dewan: Pemerintah Aceh Buta Skala Prioritas

BERITAKINI.CO | DPRA kembali menyorot kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang dinilai tak pro rakyat, terutama soal urusan wajib pelayanan kesehatan.

Dewan telah menginventarisir Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 38 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBA 2020.

Pergub ini sendiri dikeluarkan untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, namun juga terjadi perubahan postur belanja APBA. Dari sebelumnya Rp 17,2 triliun, menjadi Rp 15,7 triliun.

“Namun sangat disayangkan dalam Pergub 38 tidak tersedia anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” kata anggota DPRA M Rizal Fahlevi Kirani, Selasa (29/9/2020).

“Berdasarkan Pergub 38 kita menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan Dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 2020.”

Rizal Fahlevi mengungkapkan, Pemerintah Aceh sebelumnya hanya mengalokasikan Rp 478 miliiar dari Rp 1 triliun kebutuhan JKA dalam APBA 2020.

“Anggaran sebesar itu hanya mampu meng-cover kebutuhan JKA hingga bulan Mei 2020,” katanya.

DPRA, kata Rizal, sudah sejak awal tahun mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi anggaran untuk membiayai JKA tersebut.

“Agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Waktu itu Pemerintah Aceh menyebutkan akan menyediakannya dalam APBA Perubahan,” ungkapnya.

“Namun kenyataannya apa yang terjadi sekarang? Pemerintah Aceh hingga kini belum mengajukan dokumen Perubahan APBA. Baik KUA-PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan.”

Anehnya, kata Rizal, dalam sidang paripurna Jumat pekan lalu,  Plt gubernur mengatakan bahwa diperlukan Perubahan APBA.

“Silakan saja jika Plt tidak mau buat APBA-P. Asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing,” katanya.

Di saat anggaran untuk JKA tak dialokasikan, kata Rizal, Pemerintah Aceh justru dikabarkan mengalokasikan anggaran Rp 103 miliar untuk pengadaan alat peraga dan pratik siswa.

“Begitu juga dengan pengadaan mobil, rehap ruang kantor sekda, dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 dalam kegiatan refocusing APBA. Hal ini menunjukkan bahwa Plt Gubernur beserta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) buta skala prioritas kepentingan rakyat.”

Sebagai Ketua Komisi V DPRA, kata Rizal, dia memberi peringatan keras kepada Plt Gubernur untuk segera bertanggungjawab menyediakan anggaran JKA tersebut.

“Saya tegaskan apapun caranya, pokoknya dana JKA harus tersedia. Tidak boleh tidak. Apalagi Plt gubernur tidak mau membahas Perubahan APBA bersama DPRA. Maka ia harus mengambil tanggungjawab ini sendirian. Apalagi JKA Plus merupakan janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh. Sebagai mantan Timses Irwandi-Nova, saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan saudara Nova Iriansyah untuk tidak berkhianat dan ingkar pada janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat.”

Rubrik

Komentar

Loading...