Tahapan Pilkada 2022 Ditunda, Sekjen PA: Ambil Saja Semua Kekhususan Aceh, Cabut UUPA!

Tahapan Pilkada 2022 Ditunda, Sekjen PA: Ambil Saja Semua Kekhususan Aceh, Cabut UUPA!
Sekjen Partai Aceh Kamaruddin Abu Bakar

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh (PA) Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia yang dinilainya tak komit terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Hal ini disampaikan Abu Razak menanggapi penundaan tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2022 lantaran Pemerintah Aceh tak menghibahkan anggaran kepada penyelenggara pilkada dengan alasan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Lihat juga:

“Sekarang bagaimana komitmen perdamaian dari Indonesia, apa mau main tipu lagi? Sementara kami PA komitmen dengan perdamaian,” kata Abu Razak, Sabtu (3/4/2021).

Partai Aceh, kata Abu Razak, tetap berpegang pada UUPA di mana pelaksanaan Pilkada Aceh setiap lima tahun sekali.

“Jangan utak-atik lagi. Aceh tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia,” katanya.

Abu Razak juga mengaku heran pelaksanaan pilkada Aceh diganjal dari sisi anggaran.

“Untuk membiayai yang lain, kenapa bisa dibuka (anggaran)? Untuk pilkada mengapa tidak,” katanya. 

Karena itu, Abu Razak juga menilai, tak hanya pemerintah pusat, tapi Pemerintah Aceh juga tak menginginkan pilkada dilangsungkan sesuai amanah UUPA.

“Si Nova (gubernur Aceh) memang tidak pernah serius, dari awal dia memang tidak serius,” katanya.

Buktinya, kata Abu Razak, KIP Aceh telah mengajukan kebutuhan anggaran Pilkada 2022 mencapai Rp 214 miliar lebih, tapi tidak ditindaklanjuti Pemerintah Aceh dengan melakukan penandatanganan hibah untuk penyelenggara.

Padahal UUPA juga mengamanahkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh bersumber dari APBA.

“Kalau masalah anggaran, kalau memang mau, kapan saja bisa cair, untuk apa tipu-tipu kita,” ucapnya.

Abu Razak juga menegaskan bahwa jika pelaksanaan Pilkada Aceh dilangsungkan pada 2024, maka tidak sesuai dengan UUPA atau sama dengan melanggar hukum.

"Jadi Indonesia ini negara hukum atau tidak?" katanya.

Jika pun Pilkada Aceh tetap dipaksakan pada 2024, Abu Razak pun menyarankan agar pemerintah mencabut semua kekhususan yang ada di Aceh. 

“Kalau memang tidak bisa dijalankan pilkada tahun 2022 ambil semua saja kekhususan Aceh, cabut saja UUPA,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...