TA Khalid: Anggaran Saja Belum Clear, Bagaimana Mau Jalankan Pilkada 2022

TA Khalid: Anggaran Saja Belum Clear, Bagaimana Mau Jalankan Pilkada 2022

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPD Gerindra Aceh TA Khalid menilai, aspek ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor fundamental untuk benar-benar bisa melaksanakan Pilkada Serentak Aceh 2022.

Menurut TA Khalid, saat ini masih terjadi konflik administrasi dan teknis antara Aceh dengan pusat.

“Jadi menyangkut anggaran harus clear dulu, adminitrasi harus clear. Bagaimana kita mau laksanakan pilkada jika anggaran saja belum clear,” kata TA Khalid saat ditemui usai FGD dengan tema "Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada 2022" di Banda Aceh, kemarin.

Soal administrasi anggaran tersebut, kata anggota Komisi IV DPR RI ini, menjadi domain Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menanganinya. Terutama dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Tapi sepertinya Pemerintah Aceh tidak ada gerakan. Jadi, dalam hal ini, jika memang Pemerintah Aceh tidak sepakat, Pilkada 2022 ini pasti gagal," katanya.

Sementara aspek teknis, kata TA Khalid, sebetulnya telah ditangani oleh KIP, dan aspek regulasi serta politis menjadi atensi pakar-pakar hukum dan partai-partai politik di Aceh.

Khalid juga mengungkapkan keheranannya pada Pemerintah Aceh yang belum melakukan rapat koordinasi dengan forkopimda kabupaten/kota ihwal pelaksanaan pilkada 2022 tersebut.

TA Khalid pun berharap gubenur Aceh sebagai pimpinan daerah bisa berdiri tegak di depan untuk mengurai situasi dan kondisi yang karut marut tersebut.

"Gubenur harus berdiri tegak di depan bersama DPRA melakukan rapat koordinasi, komunikasi dengan pemerintah pusat terhadap keinginan rakyat agar pilkada dilangsungkan 2022,” katanya.

Seperti diketahui, APBA 2021 tak mengakomodir anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2022 yang tahapannya harusnya dilangsungkan tahun ini.

Pemerintah Aceh dan DPRA hanya memperbesar posri anggaran pada Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBA 2021, yang diklaim bisa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pilkada 2022.

Sementara metode hibah anggaran pilkada lazimnya adalah dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Aceh dan KIP Aceh. Begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota.

Tapi hingga saat ini, NPHD belum juga terlaksana.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...