Syarat Calon Ketua Setor Rp 1 Miliar di Muprov Kadin Aceh, MaTA: Pesan yang Tidak Sehat untuk Dunia Usaha

Syarat Calon Ketua Setor Rp 1 Miliar di Muprov Kadin Aceh, MaTA: Pesan yang Tidak Sehat untuk Dunia Usaha

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menyoroti proses Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh.

Di mana Panitia Muprov Kadin Aceh menyaratkan setiap calon ketua untuk menyetorkan uang senilai Rp 1 miliar sebagai bentuk kontribusi untuk penyelenggaran musyawarah tersebut.

“Ini memberikan pesan yang tidak sehat dalam berkompetensi di dunia usaha,” kata Koordinator MaTA Alfian, Selasa (11/6/2019).

Menurut Alfian, jika hanya untuk kebutuhan operasional proses pemilihan, dana sebesar itu jelas tidak rasional.

“Walau pun bagi pengusaha tertentu uang Rp 1 miliar tidak menjadi kendala," kata Alfian.

Kehebatan atau kemegahan Kadin Aceh, kata Alfian, bukanlah pada proses pemilihan. Tetapi bagaimana Kadin Aceh mampu memberi kontribusi sehat bagi dunia usaha dan manfaat bagi Aceh ke depan.

“Kadin selama ini identik dengan dunia usaha yang melirik paket-paket APBA, tapi belum mampu menciptakan investasi yang berkelanjutan terhadap pembangunan Aceh yang akan datang,” katanya.

MaTA juga mempertanyakan keberadaan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang pernah digagas KPK bersama Pemerintah Aceh pada 27 April 2018.

Di mana Kadin Aceh menjadi penanggungjawab tata kelola dunia usaha yang berintegritas dan antikorupsi, mengingat dunia usaha kerap terlibat dalam kasus korupsi terutama di daerah.

“Seharusnya komite ini penting dibunyikan kembali dan ini menjadi langkah yang hebat untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan Aceh. Pengabaian komite tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap dunia usaha di Aceh ke depan,” kata Alfian.

Alfian mengatakan, MaTA sangat berkepentingan dunia usaha menjadi  pelaku antikorupsi, mengingat dunia usaha menjadi salah satu aktor dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

“Untuk itu sangat diperlukan penataan kembali tata kelola dunia usaha dalam mencegah korupsi dan menjadi harapan berkelanjutan kepada Kadin Aceh yang menjadi salah satu wadah dunia usaha,” katanya.

Baca: Panitia Muprov Kadin Aceh Syaratkan Calon Ketua Setor Uang Hangus Rp 1 Miliar

Panitia Calon Ketua Kadin Aceh memang mensyaratkan peserta yang mencalonkan diri untuk memberi kontribusi senilai Rp 1 miliar. Dana dihitung hangus atau tidak dikembalikan baik jika peserta itu terpilih atau gagal.

Ketua Panitia Penerima Pendaftaran Muhammad Mada mengatakan, musyawarah provinsi Kadin Aceh dijadwalkan akan digelar pada 18-20 Juni 2019 di Banda Aceh.

Hingga Selasa, 11 Juni 2019, total sudah tiga bakal calon yang mendaftar. Mereka masing-masing, Said Isa, Makmur Budiman, dan Nahrawi Noerdin.

Editor
Rubrik
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...