Sudah Puluhan Anggota DPRA Teken Usul Hak Nyatakan Pendapat Terhadap Nova

Sudah Puluhan Anggota DPRA Teken Usul Hak Nyatakan Pendapat Terhadap Nova
Wakil Ketua DPRA Safaruddin

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kalangan legislatif di DPRA memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keputusan ini diambil setelah DPRA menolak seluruh jawaban Plt gubernur Aceh atas materi interpelasi.

Lihat juga: Tolak Seluruh Jawaban Plt Gubernur, DPRA Akan Lanjutkan Penggunaan Hak Dewan Berikutnya

Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan, proses penggunaan hak menyatakan pendapat saat ini sedang bergulir di tingkat inisiator.

Informasi yang diperoleh, kata Safaruddin, sudah puluhan anggota DPRA menandatangani persetujuan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRA untuk menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Adapun berdasarkan Pasal 120 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, DPRA hanya membutuhkan 20 anggota yang berasal lebih dari satu fraksi untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut.

Usulan itu nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRA untuk menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat tersebut.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat tersebut dilakukan dengan tahapan yakni penyampaian penjelasan inisiator, pandangan fraksi-fraksi, pendapat atau jawaban kepala daerah, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan pendapat kepala daerah.

Dalam hal usul menyatakan pendapat disetujui, maka ditetapkan keputusan DPRA yang di antaranya memuat rekomendasi atau saran penyelesaian.

Dalam hal pendapat DPRD itu menyatakan kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, atau melakukan perbuatan tercela, maka rekomendasi itu dilayangkan kepada Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam Pasal 80 huruf 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dan apabila Mahkamah Agung memutuskan kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah,  pimpinan DPRA menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian kepala daerah. 

Presiden wajib memberhentikan kepala daerah paling lambat 30 hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRA.

Lihat juga video DPRA tolak seluruh jawaban nova:

 

Rubrik

Komentar

Loading...