Sudah Lima Bulan Gaji 7.300 Perangkat Gampong di Pidie Belum Dibayar, Dewan Diminta Bersuara

Sudah Lima Bulan Gaji 7.300 Perangkat Gampong di Pidie Belum Dibayar, Dewan Diminta Bersuara

BERITAKINI.CO, Sigli | Majelis mukim di Kabupaten Pidie angkat bicara terkait belum cairnya Anggaran Dana Gampong (ADG) APBK hingga membuat 7.300 lebih perangkat desa tak juga menerima gajinya hingga Mei 2020.

Ketua Majelis Mukim Kabupaten Pidie, Zamah Sari mengatakan, legislatif harusnya bisa bersuara ihwal nasib para aparatur gampong tersebut.

“Bukan malah diam seribu bahasa dan terkasan dewan hanya berfungsi mengamankan haknya sendiri, tanpa mempedulikan nasib ribuan rakyat,” kata Zamah Sari kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Dia mengatakan, sumber anggaran untuk gaji dan tunjungan anggota dewan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan parangkat gampong.

“Meski nominalnya berbeda, gaji mereka (perangkat gampong dan dewan) sama-sama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK),” katanya.

Sementara soal besaran gaji aparat gampong tersebut, kata Zamah Sari, telah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Bahkan, kata dia, penetapan jerih perangkat gampong tersebut kembali dikuatkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2020.

“PP dan Perbup sudah jelas disebutkan standar gaji kepada desa dan perangkat, harusnya bisa menjadi landasan untuk membayar, mengapa pemerintah juga belum mencairkan jerih perangkat?” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Pidie memang belum mencairkan jerih para perangkat gampong sejak Januari-Mei 2020.

Kondisi ini diakui telah membuat geuchik dan perangkatnya kelabakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Geuchik Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Mila, Syukri pada Jumat pekan lalu mengatakan, bahwa kewajiban mereka menyelesaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) sebetulnya sudah tuntas. Bahkan, anggaran tahap pertama juga telah cair.

Lihat juga: Lusa Lebaran, Jerih Perangkat Desa di Pidie Sudah Lima Bulan Belum Cair

“Dana Desa (DD) tahab pertama dari transfer pusat sudah masuk pada 10 Ramadan lalu, namun dana itu diperuntukkan bagi program fisik dan Bantuan Langsung Tunai Covid-19,” kata Syukri yang juga ketua Forum Geuchik Kecamatan Mila.

Adapun anggaran untuk membayar jerih para perangkat desa, kata Syukri, bersumber dari Anggaran Dana Gampong (ADG) APBK Pidie 2020.

“Sudah lima bulan ADG tidak dicairkan oleh pemerintah dan kita sudah tanyakan ke DPMG, mereka bilang suruh sabar karena masih dalam proses, namun sampai saat ini, belum juga dicairkan,” timpa Syukri.

Sementara Kepala DPMG Kabupaten Pidie, Samsul Azhar yang dikonfirmasi terpisah mengatakan jumlah gampong yang sudah mencairkan dana desa baru 175 gampong dari total 730 gampong di Kabupaten Pidie.

Sementara pencairan seluruh dana ADG masih dalam proses, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh bahan yang diperlukan untuk proses pencairan.

Dia mengatakan pencairan kemungkian akan dilakukan pasca lebaran Idul Fitri.

Rubrik

Komentar

Loading...