Stafsus, Pensus dan Tim Kerja Gubernur Aceh Tak Punya Dasar Hukum, MaTA: Seluruh Konsekuensi yang Sudah Dikeluarkan Harus Dikembalikan

Stafsus, Pensus dan Tim Kerja Gubernur Aceh Tak Punya Dasar Hukum, MaTA: Seluruh Konsekuensi yang Sudah Dikeluarkan Harus Dikembalikan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, temuan BPK yang menyebutkan pengangkatan staf khusus (stafsus), penasehat khusus (pensus) dan tim kerja gubernur, tak memiliki dasar hukum, harus lah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.

“Karena memang sudah dibuktikan bahwa pengangkatan pensus, stafsus dan tim kerja itu tidak punya dasar hukum, seluruh konsekuensi yang sudah dikeluarkan Pemerintah Aceh, baik dari sisi administrasi dan anggaran, harus segera dibatalkan dan dikembalikan,” kata Alfian, Jumat (7/5/2021).

Pembatalan tersebut, kata Alfian, sekaligus akan membubarkan stafsus, pensus, dan tim kerja tersebut. Hal ini dinilai pantas dilakukan karena memang keberadaannya hanya membebani keuangan daerah tanpa ada kontribusi nyata.

Lihat: BPK: Pembayaran Gaji Stafsus, Pensus, dan Tim Kerja Gubernur Aceh Bebani Keuangan Daerah

“Dalam audit tersebut, BPK kan sudah mengungkapkan bahwa tidak ada output yang jelas dari para pembantu gubernur itu, sementara daerah terus membayar gaji mereka,” katanya. 

Alfian berharap, Nova tak memainkan skema balas jasa dalam tata kelola pemerintahannya. “Tidak ada istilah balas jasa politik dalam pemerintahan,” katanya.

Menurut Alfian, jika Pemerintah Aceh tetap mempertahankan, sementara BPK telah mengungkapkan temuan hukum tersebut, maka bisa saja hal ini mengarah ke pidana.

Terutama karena ada pengeluaran daerah yang tak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga bisa dianggap sebagai kerugian negara.

Sebagai pemilik kepentingan, kata Alfian, DPRA juga tak boleh hanya diam mengabaikan fungsi pengawasannya.

“Penyidik juga bisa masuk karena indikasi kerugian negara itu sudah ada, dan ini bukan delik aduan,” katanya.

Apalagi, BPK juga telah merekomendasikan agar kepala Biro Hukum Setda Aceh mengkaji SK gubernur tentang pengankatan stafsus, pensus dan tim kerja tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Rubrik

Komentar

Loading...