Soal Saldo Dana Cadangan Pendidikan, Fraksi Partai Aceh Sarankan DPRA Lakukan Pendalaman Khusus

Soal Saldo Dana Cadangan Pendidikan, Fraksi Partai Aceh Sarankan DPRA Lakukan Pendalaman Khusus

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Fraksi Partai Aceh DPRA menilai penjelasan gubernur Aceh ihwal posisi Dana Cadangan Pendidikan sangat bersifat normatif. Fraksi Partai Aceh pun menyarankan pimpinan DPRA dapat melakukan pendalaman khusus.

Adapun soal dana Cadangan Pendidikan Aceh tersebut sebelumnya menjadi sorotan dan termaktub dalam Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019.

Banggar DPRA mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh tak menyisihkan Dana Cadangan dan Dana Abadi Pendidikan pada tahun anggaran 2019.

Hal ini dinilai tak sejalan dengan perintah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh. Dalam qanun tersebut, Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh dikelompokkan menjadi dua yakni dana cadangan pendidikan dan dana abadi pendidikan.

Qanun itu juga menyebutkan bahwa Dana Abadi Pengembangan SDM Aceh sebesar 2 persen dari total Anggaran Belanja APBA setiap tahunnya yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh.

Sementara posisi Dana Cadangan per 31 Desember 2020 hanya senilai Rp 1,16 triliun lebih, atau bertambah senilai Rp 75 miliar yang bersumber dari jasa giro dan deposito.

Banggar pun meminta Gubernur Aceh untuk menjelaskan lebih lanjut, berapa sebenarnya jumlah dana cadangan per 31 Desember 2019 dan jumlah dana abadi pendidikan yang telah ditetapkan.

Sementara Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan batalnya Pemerintah Aceh mengalokasikan Dana Cadangan dan Dana Abadi Pendidikan pada tahun anggaran 2019 diakibatkan tak adanya landasan hukum yang sesuai untuk penganggarannya.

Lihat juga: Disoroti Banggar DPRA, Ini Alasan Nova Tak Alokasikan Dana Abadi Pendidikan 2019

“Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama DPRA telah mengusulkan beberapa kali dana cadangan untuk pendidikan terakhir pada tahun 2017, namun hasil koordinasi dan rapat bersama dengan Kemendagri disimpulkan sampai saat ini belum ada landasan hukum yang sesuai dengan maksud dari qanun Aceh tersebut,” kata Nova dalam rapat paripurna DPRA, Senin malam, 9 November 2020.

Nova juga mengungkapkan besaran Dana Cadangan Pendidikan dan Dana Abadi Pendidikan Aceh per 31 Desember 2019.

“Dana Cadangan Pendidikan Rp 380,1 miliar lebih, terdiri dari Giro Rp 24,51 miliar dan Deposito Rp 355,5 miliar,” katanya.

Adapun saldo Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2019, kata Nova, sebesar Rp 462,2 miliar lebih, terdiri dari Giro Rp 29 miliar, dan Deposito Rp 433,1 miliar lebih.

Namun jawaban gubernur tersebut dinilai sangat normatif.

"Terkait jawaban saudara Gubernur Aceh terhadap dana cadangan pendidikan, Fraksi Partai Aceh menilai bahwa jawaban yang disampaikan oleh saudara Gubernur masih sangat normatif, untuk itu atas persoalan ini kami menyarankan kepada Pimpinan DPRA agar dapat melakukan pendalaman khusus," kata Juru Bicara Partai Aceh Azhar Abdurahman dalam paripurna DPRA, Selasa (10/11/2020).

Rubrik

Komentar

Loading...