Soal Rekrut 315 Dokter dan Bidan, Begini Tanggapan Pemkab Aceh Besar

Soal Rekrut 315 Dokter dan Bidan, Begini Tanggapan Pemkab Aceh Besar

BERITAKINI.CO, Jantho | Sekda Aceh Besar Iskandar mengatakan telah terjadi salah persepsi dari legislatif terhadap keberadaan 315 tenaga dokter dan bidan di lingkup Aceh Besar.

“Sebetul 314, dan mereka sudah menjadi pegawai, bukan lagi PTT (Pegawai Tidak Tetap),” kata Iskandar saat ditemui wartawan, kemarin.

Hal ini juga disampaikan Iskandar saat membacakan jawaban eksekutif dalam paripurna DPRK dengan agenda Jawaban Bupati Aceh Besar Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jumat (13/10/2017).

Dalam jawaban itu, Iskandar mengatakan, tenaga dokter umum, dokter gigi dan bidan PTT tersebut telah mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara pada 2016 lalu.

Baca: Dibutuhkan 26 Orang, Dinas Kesehatan Aceh Besar Rekrut 315 Dokter dan Bidan

Sementara kepada wartawa kemarin, Iskandar juga mengungkapkan bahwa saat masih berstatus PTT, para tenaga medis tersebut dibayar dengan APBN.

Sementara saat ini mereka telah ditetapkan untuk diangkat menjadi calon ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017. Karena itu mereka masuk ke dalam belanja pegawai daerah.

Saat ini, kata Iskandar, sebanyak 215 dari 314 tenaga medis tersebut telah mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) terhitung April atau Mei 2017, dan gaji mereka akan dirapel dengan APBK-P 2017. “Sisanya sedang menunggu NIP,” katanya.

Meski begitu, kata Iskandar, Aceh Besar masih kekurangan dokter umum sebanyak 23 orang dan dokter gigi sebanyak 18 orang.  “Sesuai ketentuan bahwa dalam 5000 penduduk harus ada 1 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi di masing masing puskesmas,” kata Iskandar.

Itulah sebabnya, kata Iskandar, kebijakan itu juga dimasukkan dalam APBK-P 2017. “Jadi ada salah persepsi. Yang 314 itu bukan PTT lagi, yang PTT itu hanya 23 dokter gigi dan 18 dokter umum,” katanya.

Kebijakan rekrutmen PTT ini, kata Iskandar, sebagai bentuk nyata keinginan pemerintah untuk melayani kebutuhan dasar kesahatan masyarakat .(*)

Komentar

Loading...