Soal Proyek Multi Years, Nova: Tidak Dikenal Pembatalan Sepihak

Soal Proyek Multi Years, Nova: Tidak Dikenal Pembatalan Sepihak

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dia juga mengatakan, tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama.

Hal itu disampaikan Nova saat membacakan jawabannya atas interpelasi DPRA, dalam paripurna, Jumat (25/9/2020).

Nova menjelaskan, berdasarkan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan tahun jamak atau multi years contract (MYC) harus mendapatkan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatangan KUA dan PPAS dan tidak melampui masa jabatan kepala daerah dan mengacu RPJMD/RPJMA.

Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan  tahun jamak  berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Adapun nota kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA tersebut ditandatangani pada 10 September 2019.

“Telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh dalam bentuk Kesepakatan/Persetujuan Bersama Antara DPRA dan Pemerintah Aceh Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak TA 2020–2022,” kata Nova.

Karena itu, Nova mendalilkan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.

“Dan tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...