Soal PNS Jadi Caleg, Panwaslih Aceh Tolak Gugatan Panwaslih Nagan Raya

Soal PNS Jadi Caleg, Panwaslih Aceh Tolak Gugatan Panwaslih Nagan Raya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Panwaslih Aceh memutuskan untuk menolak gugatan yang dilayangkan anggota Panwaslih Nagan Raya atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KIP Nagan Raya yakni meloloskan PNS menjadi caleg tetap 2019.

Panwaslih Aceh menyatakan KIP Nagan Raya tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu tersebut.

Putusan itu dibacakan Majelis dalam sidang pamungkas, Rabu (14/11/2018) di Banda Aceh, setelah sebelumnya majelis menggelar sidang pembacaan temuan, sidang jawaban terlapor, dan sidang pemeriksaan, sejak 3 November 2018 lalu.

Majelis sidang putusan itu dipimpin Nyak Arief dengan anggota masing-masing Fahrul Riza dan Zuraida Alwi.

Selain itu juga hadir pelapor yakni M Arbi yang juga anggota Panwaslih Nagan Naya. Sementara terlapor yakni KIP Nagan Raya tak hadir dalam sidang putusan tersebut.

Sebelumnya pelapor mengungkapkan bahwa KIP Nagan Raya telah melakukan pelanggaran administrasi karena telah meloloskan T Jamalul Alamuddin sebagai caleg tetap nomor urut 2 daerah pemilihan Nagan Raya I dari Partai Golkar.

Padahal T Jamalul Alamuddin masih berstatus PNS karena tidak diberikan izin pensiun dini oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Namun Majelis dalam Putusan Nomor: 003/ ADM/BWSL.PROV.AC/PEMILU/X/2018 di antaranya menyatakan, Jamalul Alamuddin tidak dapat menyerahkan surat keputusan tidak lagi menjadi PNS/ASN karena surat tersebut di luar kemampuannya.

"Bahwa atas permohonan pensiun dini yang diajukan oleh T Jamalul Alamuddin, Bupati Kabupaten Nagan Raya tidak memberi izin kepada yang bersangkutan karena alasan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan PNS, tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan dan karena Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sedang melakukan penataan dengan cara lelang jabatan yang terbuka untuk semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya," kata majelis.

Selebihnya, Jamalul Alamuddin telah mengikuti semua prosedur pencalonan dan telah melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Panwaslih Provinsi Aceh juga memandang bahwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRK merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28

Selain itu, Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan anggota DPRD wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. 

Sementara Jamal telah melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari PNS dan tidak dapat ditarik kembali, tersebut.

"Menyatakan KIP Kabupaten Nagan Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu," kata majelis.

Rubrik

Komentar

Loading...