Soal KEK Arun, Abdullah Saleh: Pemerintah Aceh Jangan Nafsu Besar Tenaga Kurang

Soal KEK Arun, Abdullah Saleh: Pemerintah Aceh Jangan Nafsu Besar Tenaga Kurang
Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh menilai, perlu ada kajian mendalam dan komprehensif jika Pemerintah Aceh ini mengembalikan hak kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Karena menurutnya, pengelolaan KEK Arun adalah tanggung jawab besar, membutuhkan manajemen yang baik dan anggaran yang sangat besar.

"Soal manajemen kita masih terbatas, begitu juga dalam hal anggaran. Sehingga pola pola pertama agar dikelola oleh pemerintah Aceh ini juga nggak jadi-jadi," kata Abdullah Saleh, Rabu (26/4/2017).

Baca: Aliansi Mahasiswa Unsyiah Desak Jokowi Revisi PP KEK Arun 16:01 WIB, 26 April 2017

Sementara pola kedua, katanya, hak kelola diberikan pada Konsorsium BUMN di bawah pembinaan Pemerintah Aceh.

Pola ini, dinilai Abdullah Saleh sebagai solusi karena beban biaya tidak ditanggung oleh Pemerintah Aceh melainkan secara patungan pada beberapa perusahaan BUMN tersebut.

Hal inilah, menurutnya yang ditempuh pada saat Plt Gubernur Aceh Soedarmo, hal itu tentu tak lepas dari berbagai kajian untuk melahirkan KEK tersebut.

Namun, katanya, setelah tidak lagi dijabat oleh Soedarmo, Gubernur Aceh Zaini Abdullah keberatan dan menolak KEK Arun dikelola konsorsium BUMN dan minta dikembalikan ke Pemerintah Aceh.

"Pertanyaannya mampukah dikelola sendiri oleh pemerintah Aceh dan dari mana sumber dana tersebut, kalau tidak ini sama saja seperti nafsu besar tenaga kurang," ujarnya.

Itulah sebabnya, Abdullah Saleh menyarankan untuk melakukan kajian secara terbuka dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Aceh.

Caranya, usul Abdullah Saleh, dengan membuat tim independen yang melibatkan pakar-pakar dan insan kampus di Aceh untuk melakukan kajian secara terbuka.

"Jangan kajian itu hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, kemudian disampaikan begitu saja, namun tidak melibatkan publik secara terbuka," ujarnya.

Hasil kajian, kata Saleh, harus dipastikan menjawab semua hambatan seperti sumber dana dan sumber daya untuk pengembangan pengelola KEK tersebut.

"Persoalan KEK harus dikaji secara objektif, terlepas dari personal interes atau sesuai dengan kemauan Pak Zaini saja," ujarnya.(*)

 

Komentar

Loading...