Skandal Video Mesra Erly Hasyim, Masyarakat Anti Pejabat Amoral Gelar Aksi Besar-besaran di Simeulue

Skandal Video Mesra Erly Hasyim, Masyarakat Anti Pejabat Amoral Gelar Aksi Besar-besaran di Simeulue

BERITAKINI.CO | Massa yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (Gempar) menggelar aksi besar-besaran di Kabupaten Simeulue, kemarin.

Mereka yang berasal dari beberapa kecamatan di kabupaten itu berorasi di kantor DPRK setempat untuk menyuarakan aspirasinya.

Aksi itu merupakan reaksi dari beredarnya video mesra yang diduga Bupati Simeulue Erly Hasyim bersama seorang wanita.

Video itu memang telah viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Erly Hasyim sendiri telah menyatakan benar bahwa pria yang ada di dalam video itu adalah dirinya. Sedangkan perempuan tersebut adalah istrinya.

Tapi massa tak sepenuhnya percaya. Karena mereka mengaku mengenali wajah istri Erly Hasyim, dan wanita dalam video tersebut tak mirip dengan istrinya.

"Ketika melihat saya melihat video itu, saya terpanggil (untuk aksi) karena saya masih punya harkat dan martabat untuk Simeulue," kata salah seorang orator menggunakan pengeras suara dari atas mobil komando.

"Bukankah beliau sarjana agama, bukankah beliau sarjana hukum. Bukankah beliau baru naik haji. Tapi perbuatannya di video itu, benar-benar tidak senonoh. Tidak pastas ditiru."

Massa menilai, beredarnya video tersebut sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi masyarakat Simeulue.

"Bayangkan jika anak kita, ponakan-ponakan kita yang masih dibangku sekolah, mereka membuka HP lalu melihat video orang berguling-guling di atas sofa. Bukankah mereka bisa mengikutinya. Apakah masih pantas beliau kita pertahankan sebagai bupati?" tanya orator tersebut.

"Makzulkan," jawab massa.

Aksi itu mendapat respon dari ketua dan sejumlah anggota DPRK Simeulue.

Kepada para wakil rakyat, demonstran memberikan petisi yang sebelumnya dibacakan oleh perwakilan dari 10 kecamatan di Simeulue.

Pada intinya, Gempar meminta DPRK mengeluarkan surat pemakzulan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.

Rubrik

Komentar

Loading...