Serahkan SK Tahapan Pilkada 2022, KIP Aceh: Ini Murni Perintah UUPA

Serahkan SK Tahapan Pilkada 2022, KIP Aceh: Ini Murni Perintah UUPA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Aceh 2022 ke DPRA, Rabu (20/1/2021). Penyerahan keputusa KIP Aceh itu berlangsung di ruang Komis I DPRA.

Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengatakan, tahapan yang telah ditetapkan tersebut bukan atas dasar desakan tapi murni atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

"Tapi memang kami dalam menetapkan tahapan ini butuh kajian-kajian, jadi bukan kami tidak mau menetapkan tahapan secepat mungkin," kata Samsul Bahri, Rabu (20/01/2021).

Ia mengatakan, KIP Aceh tidak ingin apa yang sudah ditetapkan nantinya akan berjalan di tempat.

"Kita lakukan FGD dan kita juga tidak mau menabrak aturan makanya koordinasi yang kita lakukan sebagai sebuah kewajiban dalam menetapkan tahapan pilkada," kata Samsul.

Wakil Ketua KIP Aceh Tarmizi menambahkan bahwa KIP Aceh juga melibatkan KIP Kab/Kota dalam melakukan finalisasi tahapan Pilkada Aceh 2022 supaya dapat menampung masukan-masukan daerah.

"Hasilnya kehadiran mereka ada beberapa hal yang bagus, salah satunya terkait dengan penyerahan DAK (Daftar Agregat Kependudukan) yang tidak ada dalam tahapan nasional, karena mereka hanya ada penyerahan secara DP4. Setelah kita kaji ternyata ini perlu untuk Aceh, apalagi terhadap syarat calon independen 3 persen itu berdasarkan jumlah penduduk," katanya.

Oleh karena itu, kata Samsul, KIP Aceh meminta kerjasama Pimpinan DPRA dan Komisi I DPRA untuk dapat menjalankan dan membantu mewujudkan bersama-sama agar tahapan pilkada yang telah ditetapkan ini dapat terlaksana.

"Lakukan segera koordinasi dengan Mendagri dan Komisi II DPR RI agar apa yang sudah kami tetapkan jangan sampai berhenti sampai hari ini," terang Tarmizi.

Selama ini, lanjut dia, KIP Aceh diminta bersabar oleh KPU RI, sementara DPRA sudah menyampaikan surat pemberitahuan Akhir Masa Jabatan (AMJ) gubernur Aceh.

"Kami tidak bisa bersabar karena ini perintah UUPA bahwa setelah kami menerima surat AMJ gubernur KIP Aceh harus mengambil sikap, bahkan di beberapa UU juga tidak ada yang melarang pelaksanaan Pilkada 2022 di Aceh," katanya. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...