Sedap! Sudah Punya Rumah Dinas, Anggota DPRA Tetap Nikmati Duit Tunjangan Perumahan

Sedap! Sudah Punya Rumah Dinas, Anggota DPRA Tetap Nikmati Duit Tunjangan Perumahan
Rumah dinas anggota DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Para anggota DPRA dilaporkan tetap menerima tunjangan perumahan kendati mereka telah memiliki rumah dinas.

Nilainya mencapai Rp 10 juta per orang sepanjang tahun 2020.

Untuk tunjangan perumahan para wakil rakyat tersebut, APBA terkuras senilai Rp 9,72 miliar lebih.

Mereka yang menerima uang tunjangan perumahan tersebut terdiri empat pimpinan DPRA, dan 77 anggota DPRA.

Hasil pemeriksaan BPK, pemberian tunjangan perumahan tersebut tak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perhitungan BPK, negara pun berpontesi merugi sedikitnya Rp 2,68 miliar pada 2020 atas pemberian tunjangan perumahan tersebut.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa awalnya duit untuk tunjangan perumahan dewan tersebut tidak dianggarkan pada APBA murni 2020.

Namun pada saat penyesuaian APBA Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, melalui Pergub Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBA TA 2020, alokasi untuk tunjangan perumahan dewan itu mendadak muncul.

Saat itu, para wakil rakyat di DPRA merupakan pejabat baru yakni periode 2019-2024 yang dilantik pada akhir September 2019. 

Adapun duit untuk membiayai tunjangan perumahan para dewan tersebut di antaranya "dicubit" dari pos Belanja Tak Terduga 2020 alias BTT senilai Rp 5,7 miliar, dan sisanya diambil dari pergeseran pos belanja lainnya. 

Sedangkan pembayarannya direalisasikan berdasarkan SK Gubernur Nomor 903/1544/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA TA 2020. 

Dalam LHP itu, BPK mengungkapkan bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRA, Pemerintah Aceh telah menyediakan rumah negara untuk ketua DPRA yang berlokasi di Blang Padang, dan 80 rumah masing-masing untuk tiga wakil pimpinan dan 77 anggota DPRA yang berlokasi di Jalan Kebun Raja, Kayeu Adang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

Hanya saja, saat pergantian para wakil rakyat dari periode 2014-2019 dengan anggota DPRA periode 2019-2024, Sekretariat DPRA melakukan pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan rutin
rumah dinas tersebut. Total ada senilai Rp 10,6 miliar APBA yang terkuras untuk melengkapi kebutuhan para wakil rakyat tersebut.

Sebagiannya dibelanjakan untuk melengkapi isi rumah dinas dewan tersebut, seperti tempat tidur, sofa, meja makan, lemari pakaian, kulkas, TV, AC, mesin cuci, dispenser, kompor dan tabung gas, rice cooker, rak piring, barang pecah belah, serta gorden. 

Sebagian lainnya digunakan untuk  pemeliharaan rumah dinas tersebut seperti pengecatan dan perbaikan. 

PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memang membenarkan para anggota dewan mendapat tunjangan perumahan ketika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara. 

Namun BPK mengungkapkan bahwa secara umum, pada September 2020, seluruh rumah dinas tersebut sudah tersedia dan siap ditempati.

Dengan telah disediakannya rumah negara dan perlengkapannya oleh Pemerintah Aceh bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, tulis BPK, pemberian tunjangan perumahan tidak diperkenankan sejak bulan September sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 2,68 miliar lebih.

BPK menilai, pemborosan keuangan daerah ini terjadi di antaranya  lantaran Sekretaris DPRA  tidak mempedomani PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRA.

Sumber LHP BPK RI Perwakilan Aceh 

BPK pun merekomendasikan dia untuk mempertanggungjawakan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA tersebut dengan menyetor ke kas daerah senilai Rp 2,68 milair.

Rubrik

Komentar

Loading...