Sebelum Diperpanjang, Dewan Minta Pemkab Aceh Singkil Bebaskan Sebagian Lahan HGU PT Socfindo

Sebelum Diperpanjang, Dewan Minta Pemkab Aceh Singkil Bebaskan Sebagian Lahan HGU PT Socfindo

BERITAKINI.CO, Singkil | Fraksi Nasdem Perjuangan Kebangkitan Pembangunan DPRK Aceh Singkil meminta Bupati Dulmursid membebaskan sebagian wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo sebelum proses perpanjangan izin.

Juru Bicara Fraksi NPKP Sadri mengatakan, izin HGU perusahaan kelapa sawit tersebut akan berakhir pada 2023 mendatang.

Sesuai peraturan yang berlaku, dua tahun sebelum berakhirnya izin HGU, perusahaan wajib mengusulkan perpanjangan apabila ingin melanjutkan usahanya.

Untuk itu, kata dia, sebelum diperpanjang Pemkab Aceh Singkil harus membebaskan sebagian tanah dibeberapa titik tertentu.

Seperti di Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan, dalam usulan perpanjangan perusahaan tersebut, menurut Sadri Pemkab harus mengeluarkan areal HGU yang masuk dalam kawasan perkotaan, serta yang sudah menjadi tempat didirikannya aset-aset pemerintah.

"Tidak hanya itu, termasuk juga bangunan masyarakat serta areal yang berbatasan langsung dengan permukiman. Sehingga kebutuhan pembangunan dan perluasan dapat terpenuhi," kata Sadri saat membacakan Pandangan Fraksinya atas Rancangan APBK 2021, Rabu (25/11/2020).

Selain itu, Sadri juga menyinggung persoalan kelangkaan kayu di Aceh Singkil.

Menurutnya, selama ini masyarakat mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kayu untuk membangun rumah, atau bahkan sekedar membuat kandang ayam.

"Hal ini tentu tidak bisa kita biarkan, karena berimbas pada pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, keluhan tersebut bukan saja dari masyarakat, tapi juga rekanan yang mengaku kesulitan memperoleh kayu untuk kebutuhan pengerjaan proyek.

"Kami sering dapat informasi bahwa masyarakat kecil yang membawa kayu menggunakan becak dengan ukuran kecil untuk kebutuhan lokal, harus berurusan dengan penegak hukum," sebutnya.

Oleh karena itu, fraksinya mendesak bupati Aceh Singkil untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat.

Seperti dengan cara menghitung kebutuhan kayu untuk masyarakat, dan kebutuhan kayu untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah.

"Kami yakin pasti ada solusi, karena kayu adalah kebutuhan kita (pemerintah) dan masyarakat," kata Sadri.

Komentar

Loading...