Sambangi Kanwil Kemenkumham, Demokrat Aceh Nyatakan Setia pada AHY

Sambangi Kanwil Kemenkumham, Demokrat Aceh Nyatakan Setia pada AHY

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh bersama sejumlah pengurus dan kader menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Senin (8/3/20210).

Mereka menyampaikan penolakannya atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Selain itu, para pengurus dan kader DPD Demokrat Aceh itu juga menyerahkan surat setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris DPD Demokrat Aceh Iqbal Farabi menyatakan, surat itu diharapkan bisa sampai ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi sebuah pertimbangan menolak hasil KLB tersebut.

"Kita hari ini datang membawa surat pernyataan setia kepada AHY dan surat pernyataan tidak ada satupun perwakilan atau delegasi DPC Demokrat se-Aceh yang hadir di KLB Deli Serdang beberapa hari yang lalu," kata Iqbal Farabi..

Iqbal menegaskan bahwa KLB yang memutuskan menunjuk Moeldoko sebagai ketua Umum Demokrat adalah sebuah KLB tanpa legalitas.

"Apalagi saat ini belum ada pengakuan apapun dari Negara terhadap hasil kongres tersebut," ujarnya.

Selanjutnya kata Farabi pihaknya masih memantau dan mengikuti apa yang dilakukan kubu Moeldoko.

“Jika nanti ada perubahan situasi maka tidak menutup kemungkinan akan dilawan dengan hukum yang sah Sesuai dengan arahan AHY, kami DPD dan DPC seluruh Indonesia akan melawan secara hukum jika ada perubahan situasi nantinya," katanya.

Lanjutnya, Demokrat Aceh juga berharap jika saja nanti oknum-oknum tertentu di luar Demokrat mendatangi kantor Kemenkumham untuk melaporkan keberadaannya, harap jangan direspon.

"Sekalipun nantinya dia mengaku dari DPD atau DPC Demokrat Aceh," ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Kemenkumham Aceh, Sasmita mengatakan secara teknis pihaknya hanya menangani masalah partai lokal saja.

"Namun semua masukan dari parnas di Aceh akan tetap disampaikan ke pusat, termasuk aspirasi dari DPD Partai Demokrat," katanya.

Dia melanjutkan sesuai dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Yasonna H Laoly juga masih mengakui bahwa ketua umum Demokrat yang sah masih AHY.

"Mengacu pada Hasil Kongres 2020 pak AHY masih diakui sebagai ketua umum yang sah, namun jika ada aspirasi seperti ini, nanti pasti kita sampaikan juga ke beliau di pusat," katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...