Safaruddin: Keppres Sudah Keluar, Nova Iriansyah Sudah Gubernur Definitif

Safaruddin: Keppres Sudah Keluar, Nova Iriansyah Sudah Gubernur Definitif
Nova Iriansyah

"Ini yang perlu kita luruskan, sehingga tidak berkembang opini seolah-olah DPRA tidak memproses, atau DPRA menghambat. Padahal memang sudah tidak masuk dalam ranah DPRA lagi." - Wakil Ketua DPRA Safaruddin.

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan, Keputusan Presiden tentang pengesahan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai gubernur telah terbit. Tinggal lagi menunggu dan mengatur mekanisme pelantikannya saja.

Menurut Safaruddin, sesuai peraturan perundang-undangan, presiden dapat mengesahkan wakil gubernur menjadi gubernur jika dalam 10 hari sejak keputusan pemberhentian gubernur, DPRA tidak mengusulkan pengangkatan wakil gubernur untuk mengisi kekosongan.

Hal itu diatur dalam Pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Adapun Keppres Pengesahan Pemberhentian Irwandi Yusuf diteken presiden pada 17 Juli 2020. Sementara berkasnya diterima DPRA pada 13 Agusutus 2020.

Artinya, kata Safaruddin, proses pengusulan pengesahan wakil gubernur menjadi gubernur definitif sudah tidak dalam ranah DPRA lagi.

Lihat: Paripurna Pengusulan Nova Jadi Gubernur Definitif, Ketua DPRA: Nanti Banmus yang Putuskan

"Karena saat kita terima, sudah lewat 10 hari, jadi sudah masuk ranahnya Mendagri yang mengusulkan untuk disahkan menjadi gubernur definitif," jelas Safaruddin.

"Ini yang perlu kita luruskan, sehingga tidak berkembang opini seolah-olah DPRA tidak memproses, atau DPRA menghambat. Padahal memang sudah tidak masuk dalam ranah DPRA lagi," katanya.

Sementara kabar hari ini dari salah satu pejabat di Kemendagri, kata Safaruddin, Keppres Pengesahan Wakil Gubernur menjadi Gubernur Aceh itu sudah turun.

Menurut Safaruddin, tinggal lagi menunggu penyesuaian jadwal pelantikan. Apakah langsung dilantik di Jakarta, atau di paripurna DPRA.

"Kalau berdasarkan UUPA itu kan pelantikan gubernur kan di dalam paripurna DPRA. Ini belum dikomunikasikan ke kita, dan kita tunggu itu," katanya.

"Jika memang nanti aturannya mengatakan pelantikan di paripurna, kita tentu tunduk dan patuh dengan regulasi itu."

Rubrik

Komentar

Loading...