Rp 5,8 Miliar APBK Pidie Jaya untuk Beli Mobil Pejabat, Sekda: Hasil Evaluasi Gubernur Aceh Tidak Ada Masalah

Rp 5,8 Miliar APBK Pidie Jaya untuk Beli Mobil Pejabat, Sekda: Hasil Evaluasi Gubernur Aceh Tidak Ada Masalah

BERITAKINI.CO, Sigli | Sekretaris Daerah Pidie Jaya Abdurrahman menilai penggelontoran duit APBK senilai Rp 5,8 miliar untuk membeli fasilitas kendaraan dinas kepala daerah, pimpinan DPRK, serta sejumlah pejabat tersebut telah melalui mekanisme yang ada.

Karena itu, dia mengatakan tidak mengerti jika ada pihak-pihak yang mendesak untuk membatalkan pembelian mobil dinas para pejabat daerah itu.

“Alasan dibatalkan itu kenapa? Saya juga tidak paham dengan itu,” kata Abdurrahman, kemarin.

Menurut Abdurrahman, tahapan penganggaran untuk membeli mobil operasional tersebut telah melalui mekanisme yang benar dimulai dari pengajuan anggaran, pembahasan bersama dewan dan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), bahkan hasil pembahasan tersebut sudah dievaluasi gubernur Aceh tidak ada masalah.

“Bahkan, hasil evaluasi gubernur tidak ada masalah terkait hal itu," katanya.

Selain penganggaran yang sudah sesuai prosedur, pembelian mobil tersebut sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan tidak melanggar regulasi pengadaan barang dan jasa.

Dia juga beralasan bahwa Toyota Fortuner yang selama ini digunakan bupati Pidie Jaya sebagai kendaraan dinas, telah berusia lima tahun. Begitu juga dengan Toyota Harrier yang ditunggangi wakil bupati .

“Sama halnya tiga unit mobil Asisten Sekdakab Pidie Jaya juga dibeli sepuluh tahun lalu. Mobil bekas itu selama ini digunakan para asisten dan wajar diganti dengan mobil baru untuk menunjang kegiatan mereka,” katanya.

Dia juga membandingkan pembelian kendaraan dinas itu dengan kebijakan pembelian kendaraan dinas kabupaten/kota lainnya di Aceh.

"Daerah lain malah beli mobil dengan harga di atas itu, pertanyaaannya, mengapa giliran di Pidie Jaya sampai disorot-sorot begitu," ujarnya.

Baca: Rp 5,8 Miliar Duit APBK Pidie Jaya Digelontorkan untuk Beli Mobil Dinas Pejabat, JARA: Petani Masih Butuh Irigasi

Sebelumnya, sejumlah kalangan nilai kebijakan Pemerintah Pidie Jaya menggelontorkan Rp 5,8 miliar untuk pembelian kendaraan dinas pada 2019 ini, satu bentuk pemborosan anggaran daerah. 

Salah satu yang menyorot kebijakan Pemkab Pidie Jaya itu adalah MaTA.

Baca: MaTA Desak Bupati-Wakil Bupati Pidie Jaya Batalkan Pembelian Mobil Dinas Rp 2,4 Miliar

Koordinator MaTA Alfian bahkan mendesak pemkab untuk membatalkan rencana itu.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...