Ribuan Rekomendasi BPK Senilai Rp 6,46 Triliun Belum Ditindaklanjuti Pemerintah Daerah di Aceh

Ribuan Rekomendasi BPK Senilai Rp 6,46 Triliun Belum Ditindaklanjuti Pemerintah Daerah di Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh |  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan masih begitu banyak rekomendasi hasil pemeriksa yang belum ditindaklanjuti pemerintah daerah di Aceh. Totalnya mencapai 1.149 rekomendasi senilai Rp 6,46 triliun.

Hal ini diungkapkan Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar lewat video conference dalam rapat paripurna DPRA dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ata Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Bahrullah Akbar menjelaskan, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebetulnya mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

"Pejabat wajib memberikan jawaban kepada BPK setelah laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima," katanya.

Namun berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi BPK sejak tahun 2005 hingga semester II 2019, dari 2.443 rekemondasi senilai Rp 7,29 triliun, baru 1.294 rekomendasi senilai Rp 830,9 miliar yang ditindaklanjuti.

"Sehingga masih terdapat 1.149 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti senilai Rp 6,46 triliun," katanya.

BKP juga berharap DPR di Aceh dapat membantu memantau dan mendorong penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan tersebut.

"Apabila DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan untuk mendapat penjelasan substansi dari pemeriksaan tersebut," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...