Restribusi Menara Telekomunikasi Tidak Dipungut, Pemkab Pidie Rugi Ratusan Juta per Tahun

Restribusi Menara Telekomunikasi Tidak Dipungut, Pemkab Pidie Rugi Ratusan Juta per Tahun

BERITAKINI.CO, Sigli | Sudah menahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tidak pernah mengutip restribusi dari pengendalian menara telekomunikasi kepada pihak provider.

Karena alasan tidak punya regulasi, pemkab pun merugi hingga ratusan juta setiap tahunnya dari restribusi tower telekomunikasi yang tersebar di 23 kecamatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi (Kominfo) dan Sandi Kabupaten Pidie, M Hasan Yahya yang dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Senin (22/2/2021) mangaku, pihaknya baru mencantumkan kembali terget pendapatan daerah dari pengendalian tower telekomunikasi dalam APBK 2021.

Hal itu merujuk pada Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 25 Tahun 2011 Tantang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

"Sudah ada peraturan bupati juga mengenai pengutipan restribusi dari menara telekomunikasi mulai tahun 2021 ini," kata Hasan Yahya.

Hasil pendataan pihaknya, terdapat 134 titik tower telekomunikasi tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan regulasi, setiap tower dikenai restribusi sebesar Rp 1,93 juta per tahun. Artinya setiap tahun bisa mengumpul Rp 258 juta PAD dari retribusi tersebut.

"Meski dalam satu tiang terdapat lebih dari satu provider, hitungannya tetap per satu," ujar M Hasan Yahya.

Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pidie, Mukhtar mengakui, sudah lama Pemkab Pidie tidak menerima setoran restribusi dari keberadaan tower telekomuniksi.

Selama ini, pihaknya hanya menerima Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari pendirian seratusan tower telekomunikasi tersebut.

"Jika tidak salah, terakhir kita terima restribusi itu sekitar 2016 dan tahun ini mulai terima lagi," kata Mukhtar.

Rubrik

Komentar

Loading...