Rencana Pemerintah Aceh 'Pergubkan' Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 ‘Ditolak’ Kemendagri

Rencana Pemerintah Aceh 'Pergubkan' Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 ‘Ditolak’ Kemendagri
Wakil Ketua DPRA Safaruddin

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Upaya Pemerintah Aceh untuk mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 dengan peraturan gubernur, tak membuahkan hasil.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah menyurati Pemerintah Aceh agar melakukan pembahasan dan mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 itu dengan qanun.

Ini artinya, pengesahan itu harus dicapai lewat keputusan bersama antara eksekutif-legislatif.

Sementara, kalangan legislatif sempat menolak membahas rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 tersebut.

Itu karena Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tak menghadiri beberapa kali undangan paripurna.

Lihat: Kesabaran Habis, DPRA Tutup Masa Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019

Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan telah mendapatkan surat tembusan dari Dirjen Keuangan Daerah yang meminta agar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019 dibahas antara eksekutif-legislatif.

Lihat juga: Hujan Interupsi: Dewan Persoalkan Nova Tak Hadir di Paripurna DPRA

“Kita sudah menerima surat tembusan terkait tanggapan Dirjen Keuangan Daerah atas rencana Pemerintah Aceh mempergubkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tersebut,” kata Safaruddin, Jumat (23/10/2020).

“Bahwa itu harus dibahas kembali dengan DPRA.”

Kemungkinan, kata Safaruddin, DPRA akan membuka ruang untuk melakukan pembahasan kembali.

“Ya sesuai dengan surat dari dirjen tersebut bahwa pertanggungjawaban itu harus dengan qanun,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...