Relasi Politik Nova-DPRA Kian Memanas, Sudah 50 Persen Anggota Dewan Teken Usul Penggunaan Hak Interpelasi

Relasi Politik Nova-DPRA Kian Memanas, Sudah 50 Persen Anggota Dewan Teken Usul Penggunaan Hak Interpelasi
Anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaky yang juga pencetus hak interpelasi DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketegangan politik antara Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan kalangan legislatif di DPRA kian memuncak.

Pangkal persoalan adalah ketidakhadiran Nova dalam sidang paripurna DPRA secara berturut-turut. Paripurna adalah forum tertinggi lembaga wakil rakyat tersebut.

Teranyar adalah paripurna yang digelar Senin, 31 Agustus dan Selasa, 1 September 2020.

Sikap Nova ini dinilai telah merendahkan serta melecehkan lembaga wakil rakyat tersebut.

Aneka pandangan dan usulan pun mencuat dari kalangan wakil rakyat.

Satu di antaranya adalah pengusulan penggunaan hak interpelasi.

Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Relasi yang buruk, telah membuat DPRA kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pengawasannya selama ini. Nova telah berulang-ulang tak hadir di ruang paripurna.

"Ada banyak yang mau kita pertanyakan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh selama ini, tapi kondisi saat ini, Plt gubernur terkesan melecehkan DPRA," kata anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaky yang juga pencetus hak interpelasi, Selasa (1/9/2020).

Lihat juga: Kesabaran Habis, DPRA Tutup Masa Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019

Saat ini, kata Iskandar, total sudah lebih dari 50 persen anggota DPRA yang menandatangani usulan penggunaan hak interpelasi DPRA.

"Jadi tak hanya dari Fraksi Partai Aceh, ada banyak anggota fraksi lain yang sudah meneken," kata Iskandar sambil memperlihatkan map berwarna kuning berisi daftar pengusul hak interpelasi.

Iskandar mengatakan, jumlah pengusul tersebut, telah melebihi syarat yang diperlukan agar DPRA bisa menggunakan hak interpelasinya.

"Menurut peraturan hanya perlu 15 orang saja yang mengajukan," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...