Rekomendasi BPKP Tender Ulang Empat Paket MYC, Plt Dinas PUPR Aceh: Kita Minta Info Lebih Konkrit

Rekomendasi BPKP Tender Ulang Empat Paket MYC, Plt Dinas PUPR Aceh: Kita Minta Info Lebih Konkrit
Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh yang merekomendasikan pembatalan penetapan pemenang dan menender ulang empat dari 14 proyek infrastruktur jalan dengan skema multi years contract (MYC).

Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Mawardi mengatakan masih menunggu informasi lebih lanjut ihwal temuan yang menjadi atensi BPKP tersebut.

Di mana sebelumnya BPKP menemukan proses lelang sedikitnya empat dari 14 paket infrastruktur MYC di dinas tersebut terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya proses lelang yang dinilai tidak sehat alias diduga ada persekongkolan.

Lihat: Empat Rekanan Pemenang Proyek Multi Years yang Terindikasi Tak Sesuai Prosedur

“Kami sudah berkoordinasi lebih lanjut soal itu karena kami memang tidak punya kemampuan melihat yang menjadi atensi itu karena memang itu ranahnya auditor,” kata Mawardi ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/1/2021).

Koordinasi, kata Mawardi, diperlukan untuk mengetahui apakah hal yang menjadi atensi BPKP tersebut memang sedemikian rupa terjadi atau tidak.

“Nanti kita lihat. Kita sudah sampaikan, makanya kita pelajari lagi dan sekarang kita menunggu bagaimana tentang atensi sesungguhnya apakah itu memang sekedar gambaran awal, tapi substansinya belum, itu kita tunggu nanti, kalau memang ada informasi lebih lanjut dan dalam kita pertimbangkan lagi. Kita tunggu koreksi BPKP nanti,” katanya.

“Kita sudah menyampaikan bahwa kita perlu informasi konkrit tentang bagaimana kondisi sesungguhnya itu karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu.”

Sembilan Paket Sudah Tarik Uang Muka

Sementara terkait rekomendasi BPKP Aceh-Inspektorat Aceh atas audit forensik pada perencanaan 15 paket MYC, Mawardi mengatakan sudah menindaklanjutinya.

Di mana BPKP-Inspektorat Aceh sebelumnya telah mengoreksi harga perhitungan sendiri (HPS) 10 dari 15 paket senilai 145 miliar.

Lihat juga: BPKP-Inspektorat Aceh Koreksi HPS 10 Paket Multi Years 2020-2022 Hingga Rp 145 Miliar

Hasil koreksi itu sendiri terbit pada akhirnya 2020 lalu.

Sementara Mawardi mengatakan telah menindaklanjutinya, bahkan pada akhir 2020 lalu, sebanyak sembilan proyek juga telah menarik uang muka kerja.

Rubrik

Komentar

Loading...